Palangka Raya (ANTARA) - Meski kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan 2019, sejumlah catatan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
"Catatan dari BPK RI tersebut diantaranya ada yang mengenai sistem pengelolaan administrasi keuangan hingga aset," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng Nuryakin di Palangka Raya, Jumat.
Pihaknya memastikan, semua itu pihaknya tindaklanjuti dan akan diselesaikan oleh setiap perangkat daerah terkait. Dipimpin Sekretaris Daerah Kalteng bersama seluruh jajaran, pemprov telah membuat rencana aksi sebagai langkah penyelesaiannya.
Nuryakin menuturkan, sesuai ketentuan yang berlaku, maka batas waktu maksimal penyelesaian catatan tersebut adalah 60 hari setelah penyerahan dilakukan oleh BPK RI kepada pemprov.
"Tiap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, mengetahui catatan yang diberikan BPK RI, sehingga biasanya selesai sebelum batas waktu maksimal yang diberikan," ungkapnya.
Secara umum, sejumlah catatan yang diberikan BPK RI tersebut, diantaranya kesalahan pengklasifikasian beberapa anggaran belanja daerah, pengendalian pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah belum sepenuhnya memadai, hingga pengelolaan aset tetap pemprov belum sepenuhnya memadai.
Maka BPK RI, salah satunya menyarankan agar pemprov melakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) pada bidang pengelolaan keuangan daerah.
Terkait hal itu, Gubernur Kalteng bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah memetakan penempatan aparatur khususnya di bidang keuangan, agar dilakukan pembenahan, sehingga kinerja para petugas bisa benar-benar optimal.
"SDM yang dimiliki bukan berarti kurang, hanya saja sebagian penempatannya masih belum sepenuhnya tepat," tutur Nuryakin.
Untuk diketahui, opini WTP yang diraih Pemprov Kalteng atas LHP terhadap laporan keuangan 2019 tersebut, merupakan yang keenam kali berturut-turut.
Berita Terkait
Pemkab Kobar serahkan LKPD kepada BPK RI
Sabtu, 16 Maret 2024 6:53 Wib
Pemkab Barut adakan entry meeting bersama BPK RI Kalteng
Selasa, 30 Januari 2024 17:28 Wib
Terkait pengondisian temuan BPK, KPK periksa Sekjen Kemenhub
Senin, 22 Januari 2024 23:07 Wib
Dua tersangka baru korupsi DJKA dari ASN Kemenhub dan BPK
Senin, 22 Januari 2024 17:11 Wib
Ketua DPRD harapkan Barito Utara raih WTP kesepuluh
Sabtu, 20 Januari 2024 6:25 Wib
Pj Bupati Barito Utara terima LHP dengan tujuan tertentu BPK RI
Selasa, 16 Januari 2024 20:31 Wib
Pemkab Kotim berkomitmen tindak lanjuti rekomendasi BPK
Senin, 15 Januari 2024 23:24 Wib
Terima LHP dari BPK RI, Wagub tegaskan Pemprov Kalteng komitmen terus pacu kinerja
Kamis, 28 Desember 2023 16:42 Wib