Jokowi jelaskan penggunaan anggaran pada pimpinan MPR

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menjelaskan soal penggunaan anggaran pemerintah pada masa pandemi COVID-19 kepada pimpinan MPR.

"Beliau menyinggung masalah ekonomi. Beliau telah berupaya untuk memberikan stimulus sebagai jalan keluar terhadap berbagai situasi ekonomi yang ada, misalnya bunga untuk bidang kesehatan dan sosial itu 0 persen, itu kesepakatan dengan BI dan untuk UMKM 3,3 persen," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu.

Bambang menyampaikan hal tersebut usai pertemuan antara Presiden Jokowi dengan pimpinan MPR RI.

Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Baca juga: Pemerintah siapkan anggaran Rp22 triliun untuk digitalisasi

Sedangkan pimpinan MPR yang hadir adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo beserta para Wakil Ketua MPR yaitu Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani dan Fadel Muhammad.

"Saya kira ini upaya-upaya yang luar biasa yang diambil pemerintah. Beliau sampaikan betapa sulitnya keadaan kita saat ini dan semua pemimpin dunia juga merasakan hal sama. Apa pun kita harus tetap optimis, keluar dari situasi ini dengan baik," tambah Bambang.

Bambang juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan stimulus bantuan subsidi kepada pesantren setidaknya Rp2,6 triliun.

"Semoga saja mendorong pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan berjalan dengan baik di tengah situasi COVID-19. Kemudian beliau sampaikan pemerintah sepakat memberikan subsidi kepada 20 juta pemakai listrik 450 VA gratis selama 6 bulan dan diskon 50 persen bagi pengguna 900 VA," jelas Bambang.

Baca juga: DPR RI setujui anggaran Rp4,65 miliar remajakan sistem komputer

Bambang juga mengaku sempat disinggung soal "reshuffle" kabinet. Dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020 lalu Presiden Joko Widodo menegur dengan keras para menteri Kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi bahkan membuka opsi "reshuffle" menteri atau pembubaran lembaga yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Tadi Pak Syarief Hasan juga menyampaikan soal 'reshuffle'. Presiden menyampaikan bahwa ini adalah masih kewenangan beliau, nanti jadi tidak tahu apakah 'reshuffle' atau tidak," kata Bambang sambil tersenyum.

Sedangkan Syarif Hasan mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak menjawab langsung pertanyaannya soal "reshuffle".

"Secara implisit Bapak Presiden mengatakan menginginkan kabinet ini bekerja maksimal, secara implisit begitu. jadi silakan diartikan," kata Syarif.

Baca juga: Ini penyebab tidak tercapainya target pendapatan dan penyerapan anggaran Kotim

Selain terkait kondisi ekonomi, kedatangan pimpinan MPR juga mendiskusikan soal persiapan sidang tahunan 14 Agustus 2020.

"Sebagaimana diketahui, kebiasaan kita tanggal 16 Agustus, namun karena tanggal 16 jatuh pada hari Minggu, maka majukan pada hari Jumat, 14 Agustus 2020 dan alhamdulillah Pak Presiden menyatakan akan hadir secara fisik dalam sidang tahunan yang kami selenggarakan," ungkap Bambang.

Pelaksanaan sidang tahunan tersebut akan dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

"Karena bagaimana pun juga apa yang disampaikan Presiden kita harus beradaptasi, maka itu harus kita artikan kehidupan harus terus berjalan, kerja-kerja untuk bangsa dan negara harus terus dilanjutkan, namun tetap mengacu pada protokol kesehatan yang ketat," tambah Bambang.

Baca juga: DPRD Kotim soroti tidak tercapainya target pendapatan dan penyerapan anggaran

Baca juga: DPR setujui anggaran Kemenparekraf 2020 dipangkas Rp2 triliun

Baca juga: Mendagri sebut 'anggaran' nafasnya Pilkada