Mendagri Tito Karnavian dukung Perda COVID-19

id Tito Karnavian,Mendagri,Mendagri Tito Karnavian dukung Perda COVID-19

Mendagri Tito Karnavian dukung Perda COVID-19

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggunakan masker wajah saat menghadiri Launching Gerakan Sejuta Masker di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu (8/7/2020). Gerakan Sejuta Masker yang dilaksanakan Pemda Kabupaten Gowa dengan pemrakarsa Mendagri Tito Karnavian tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai pembagian masker terbanyak dengan membagikan sebanyak 1,2 juta masker kepada masyarakat sebagai langkah memutus mata rantai penularan COVID-19. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/wsj.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendukung pemerintah daerah di Sulawesi Selatan menerapkan peraturan daerah sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Tito Karnavian di Makassar, Rabu, mengatakan bisa saja membuat perda seperti penggunaan masker dengan catatan menggunakan sanksi denda dan bukan hukuman kurungan atau penjara.

"Jadi sanksi denda, jangan gunakan sanksi kurungan. Ada beberapa sanksi seperti sanksi sosial membersihkan, ini upaya memberikan efek jera," katanya saat memberikan pengarahan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sulawesi di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel.

Ia juga mengakui jika tanpa perda maka sulit bagi tim khususnya TNI Polri dalam mengawal maksimal kebijakan atau upaya pencegahan penularan COVID-19 di daerah tersebut. "Tanpa ada perda, kasihan juga TNI Polri," ujarnya.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan penerbitan Perda akan jauh lebih efektif dalam mendisiplinkan warga yang selama ini masih membandel dalam penerapan protokol kesehatan.

"Saya melihat pergub, perwali, perbup itu tidak akan efektif dalam penindakan protokol kesehatan karena tidak ada aturan dan sanksi (di dalamnya). Tentunya hal itu berbeda jika diterapkan perda yang lebih mengikat," katanya.

Ia menjelaskan, dengan hanya berupa peraturan Gubernur, Walikota atau Bupati, maka masyarakat bisa saja melakukan pelanggaran karena tidak adanya aturan soal sanksi-sanksi yang mengikat.

'Makanya saya mendorong keluarnya perda baik di Provinsi dan daerah. Di daerah mungkin masih bisa efektif, namun di kota, apalagi ada pengamat yang menjelaskan (dasar hukum peraturan bukan perda), maka lebih sulit," sebut dia.

Pewarta :
Uploader : Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar