Pembangunan memerlukan koreksi hingga kritik, kata Bupati Seruyan

id Pemkab seruyan, seruyan, kuala pembuang, bupati seruyan, yulhaidir

Pembangunan memerlukan koreksi hingga kritik, kata Bupati Seruyan

Bupati Seruyan Yulhaidir (kanan) saat menerima penghargaan dari Ketua PWI Kalteng Haris Sadikin di Sampit, Jumat, (17/7/2020). (ANTARA/Radianor)

Sampit (ANTARA) - Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah Yulhaidir mengharapkan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) setempat yang baru dilantik agar memberikan saran, koreksi dan kritik terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

“Pembangunan itu harus ada koreksi dari semua pihak," kata Yulhaidir dalam sambutannya pada pelantikan pengurus PWI Seruyan di Sampit, Jumat.

Pihaknya sangat memerlukan kritik dan selagi itu benar, maka dipersilakan menyampaikannya. Tidak ada yang melarang hal itu karena untuk kebaikan bersama.

Lanjut dia, PWI juga diharapkan memberikan saran dan masukan terhadap pembangunan daerah, serta memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat  Seruyan.

“Selama ini saya juga tidak pernah mengintervensi teman-teman wartawan. Kalau memang benar dan ada faktanya silakan beritakan, dengan begitu dapat mengontrol pembangunan agar tidak terjadi kesalahan,” ungkap Yulhaidir.

Ia meminta wartawan di Seruyan agar bersama-sama memerangi informasi hoax atau bohong, sebab kabar yang tidak benar dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat sehingga perlu ditangkal.

“Jangan biarkan informasi tidak benar beredar di tengah kita, karena dapat meresahkan masyarakat, apalagi di tahun politik ini,” jelasnya.

Yulhaidir mengatakan, hoax perlu dicegah penyebarannya karena sering kali ke arah fitnah. Hal ini tentu tidak bisa dibenarkan sama sekali, baik dari sisi agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua pihak patut waspada terhadap potensi penyebaran hoax, mengingat dampaknya akan sangat membahayakan dan merugikan masyarakat.

Orang nomor satu di Seruyan itu menambahkan, peran aktif masyarakat juga sangat penting untuk memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah dan menangkal hoax.

“Kalau ada informasi yang tidak tahu pasti kebenarannya jangan disebarluaskan terlebih dulu, kita harus mencari faktanya dan dari mana asal informasi itu,” demikian Yulhaidir.