Terdampak COVID-19, 1.500 warga Aceh di Malaysia dipulangkan

Banda Aceh (ANTARA) - Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf menyebutkan sekitar 1.500 warga Aceh yang berasal dari 23 kabupaten dan kota di provinsi ujung barat Indonesia tersebut segera dipulangkan dari Malaysia karena terdampak pandemik COVID-19.

"Saat ini, Ketua Masyarakat Aceh di Malaysia, Datok Mansur, sedang mempersiapkan berbagai syarat administrasi dan berkoordinasi dengan KBRI di Kuala Lumpur," kata Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem di Banda Aceh, Rabu.

Mualem menyebut dirinya sudah bertemu sejumlah menteri dan instansi terkait lainnya di Jakarta. Selain itu, sejumlah Bupati dan Wali Kota di Aceh, juga telah mengirim surat dukungan kepada Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh untuk diteruskan ke KBRI di Malaysia.

"Isinya, permohonan kemudahan pemulangan warga Aceh di Malaysia. Pemulangan tersebut sudah matang dan hanya menunggu persiapan akhir, karena melibatkan dua negara sahabat yaitu, Indonesia dan Malaysia," tuturnya.

Sebelumnya, Mualem didampingi Sekjen DPA Partai Aceh H Kamaruddin Abu Bakar (Abu Razak), Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, Koordinator Pemulanggan Tgk Muharuddin, dan Jubir DPA Partai Aceh Muhammad Saleh bertemu dengan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Hasanuddin.

Jubir DPA Partai Aceh Muhammad Saleh menyebutkan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Hasanuddin mendukung langkah Ketua Umum DPA Partai Aceh H Muzakir Manaf memulangkan warga Aceh yang saat ini berada di Negeri Jiran, Malaysia.

Muhammad Saleh menyebutkan pertemuan dalam suasana akrab tersebut, menindaklanjuti surat Ketua Badan Penanggulangan Bencana Nasional Letjen TNI Doni Monardo kepada Panglima TNI.

Surat mengenai koordinasi dan dukungan pemulangan warga Aceh. Selanjutnya, Panglima TNI memerintahkan Pangdam IM untuk mendukung misi mulia ini. Selain itu, atas arahan dan kebijakan Menteri Perhubungan RI dan jajaran lainnya, kata Muhammad Saleh.

"Dukungan Panglima TNI dan jajaran Kodam Iskandar Muda, merupakan hasil nyata dari berbagai pertemuan Mualem dengan kementerian terkait di Jakarta, sejak beberapa pekan lalu," ucapnya.