Bupati pastikan penggunaan anggaran COVID-19 di Seruyan transparan

id Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah,Yulhaidir,Kabupaten Seruyan,Anggaran COVID-19 di Seruyan,Seruyan,COVID-19,virus corona

Bupati pastikan penggunaan anggaran COVID-19 di Seruyan transparan

Bupati Seruyan Yulhaidir di Kuala Pembuang, belum lama ini.ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

Kuala Pembuang, Seruyan (ANTARA) - Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah, Yulhaidir memastikan bahwa bahwa penggunaan anggaran COVID-19 atau virus corona di daerah setempat transparan, karena setiap apa yang direncanakan selalu mengundang forum koordinasi pimpinan daerah.

"Kami mengutamakan transparansi anggaran, untuk meminimalisir kekeliruan yang mungkin terjadi. Jadi di perencanaan kami mengundang Forkopimda untuk mengadakan rapat tersebut," kata Yulhaidir di Kuala Pembuang, Rabu.

Menurut dia, nanti dalam rapat tersebut akan dibahas misalnya ada anggaran Rp 40 miliar, jadi untuk kesehatan, pendidikan dan kegiatan sosial nya berapa, kalau misalnya di setujui dalam forum itu, maka akan dibuat berita acaranya.

"Jadi dengan begitu angka-angka anggaran itu akan diketahui semua dan transparan, sehingga resiko-resiko penyalahgunaan anggaran dapat dicegah," katanya.

Yulhaidir mencontohkan pengadaan alat kesehatan seperti masker, alat rapid test, hand senitizer dan lainnya. Pengadaan tersebut pun dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, karena merupakan tugas, pokok dan fungsinya.

"Tapi, biarpun begitu, saya tetap bilang BPBD jangan kerja sendiri. Saya perintahkan untuk membuat undangan kepada Forkopimda dan instansi terkait. Jadi kami minta untuk mengutus yang mewakili dan membidangi untuk hal tersebut,” jelasnya.

Baca juga: DPRD dorong pemberdayaan nelayan di Seruyan melalui program inovatif

Bupati Seruyan itu menjelaskan bahwa semua kebijakan adalah keputusan bersama, karena pihaknya tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Diharapkan seluruh prosesnya prosedur dan disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan baik itu aparat penegak hukum, DPRD dan lainnya.

"Untuk mencegah penyalahgunaan anggaran tersebut, maka kami harus transparan dan perlu melibatkan semua pihak, karena ini uang bantuan -19 yang mesti di pertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Jadi kehati-hatian perlu  diutamakan," tegas Yulhaidir.

Ia menambahkan, pihak nya pernah rapat dan dirinya mengusulkan bahwa perangkat Desa dan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dan tenaga honor diberikan bantuan beras dari pemerintah daerah.

"Jadi dalam rapat itu sudah disetujui dan ditandatangani hanya saja ada satu lembaga yang tidak setuju, dan saya bilang jika ada yang tidak setuju maka kesepakatan itu batal, karena lembaga tersebut menyampaikan dasar mereka tidak setuju yaitu berbentur dengan peraturan kementerian desa," demikian Yulhaidir.

Baca juga: Bupati Seruyan sebut operasional pelabuhan Teluk Segintung belum maksimal

Baca juga: DPRD ingatkan Pemkab Seruyan pentingnya pembangunan infrastruktur

Baca juga: Simulasi sispamkota pastikan kesiapan Seruyan menghadapi pilkada

Pewarta :
Uploader : Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar