Gorontalo (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa kepada para bupati se Provinsi Gorontalo, karena belum menuntaskan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tax Online System (Sistem Pajak Daring).
Padahal regulasi itu diharapkan bisa mendorong percepatan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak khususnya untuk rumah makan, hotel dan tempat hiburan.
Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Maruli Tua, Selasa, mengatakan dari enam kabupaten dan kota, hanya Pemkot Gorontalo yang sudah menyerahkan Perwako tentang Tax Online System.
Baca juga: Soal gelar perkara Djoko Tjandra, KPK belum terima undangan resmi dari Polri
Harusnya regulasi itu sudah diserahkan Selasa 11 Agustus 2020 kepada KPK.
"Terus terang kami kecewa. Harusnya hari ini sudah menyampaikan peraturan tentang implementasi tax online system. Jadi kami kasih batas waktu maksimal Jumat pukul 17.00 Wita harus sudah diserahkan ke KPK. Kalau tidak selesai juga, kerja samanya itu kami evaluasi karena memang ini serius," tukas Maruli di Gorontalo.
Ia menjelaskan aplikasi untuk monitoring dan evaluasi sistem pajak daring, sudah disiapkan oleh Bank Sulutgo selaku bank yang ditunjuk untuk mengelola pajak daerah.
Tahun 2020 merupakan tahap persiapan dan sosialisasi kepada pemilik usaha rumah makan, cafe dan hotel terkait kewajiban menyetor 10 persen dari pendapatannya ke kas daerah.
Baca juga: KPK buka seleksi posisi jubir
"Aplikasi dan sistem rekam pajaknya sudah siap, tapi masa pandemi kita masa persiapan dulu. Bank Sulutgo sudah menyiapkan. Kabupaten dan kota fungsinya pembinaan dan pengawasan untuk menjelaskan, agar pemilik hotel dan restoran menggunakan alat rekam pajak itu," tambahnya.
Menurutnya banyak keuntungan jika sistem pajak daring sudah diberlakukan.
Selain menghindari penyimpangan pengelolaan pajak daerah, konsumen juga bisa mengetahui bahwa 10 persen dari barang dan jasa yang ia belanjakan untuk pajak ke pemerintah.
Sebagai langkah optimalisasi PAD, digelar penandatangan kerjasama antara Dirut Bank Sulutgo dengan bupati dan walikota, serta perjanjian kerjasama antara Kepala Bidang Keuangan dengan Kepala Cabang Bank Sulutgo.
Baca juga: KPK adakan seleksi untuk posisi juru bicara
Baca juga: KPK dan Gubernur dorong optimalisasi pemanfaatan aset Pertamina di Bartim
Baca juga: Tinjau aset Pertamina, Gubernur sebut perbaikan jalan sebagai prioritas
KPK kecewa bupati di daerah belum tuntaskan Perbup Tax Online
Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Maruli Tua dalam kegiatan rakor pemberantasan korupsi terintegrasi di Gorontalo, Selasa (11/08). (Humas)
