Surabaya (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur meminta pemerintah membuat terobosan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum bankable atau belum mengerti perbankan dalam mendapatkan kredit supaya perekonomian masyarakat dapat bergerak cepat.
Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto di Surabaya, Jumat, mengatakan syarat bankable membuat serapan subsidi program pemulihan ekonomi nasional untuk penanganan pandemi COVID-19 sangat rendah.
Sejak tanggal 11 Mei 2020, kata dia, pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang program pemulihan subsidi untuk penyelamatan ekonomi nasional dengan menggelontorkan subsidi bunga sebesar Rp34,15 triliun yang disalurkan kepada 60,66 juta rekening penerima manfaat.
Namun yang bisa mengakses bantuan subsidi itu hanya UMKM yang sudah bankable, yang jumlahnya hanya sekitar 20 persen dari total UMKM ada.
"Sementara sisanya sebesar 80 persen itu belum bisa mengakses (perbankan). Ini yang harus dipikirkan karena sebenarnya mereka ini kebanyakan UMKM yang memiliki prospek dan kinerja yang bagus," kata Adik.
Ia mengatakan UMKM memiliki karakter lebih tahan terhadap situasi krisis, namun mereka juga memiliki kelemahan karena tidak banyak yang telah melek IT sehingga di masa pandemi banyak yang kalang kabut karena tidak siap dengan pembatasan pergerakan fisik konsumen.
"Keberlangsungan kinerja UMKM ini memang harus menjadi prioritas, karena sumbangannya besar kepada ekonomi daerah. Bahkan kontribusi sektor UMKM terhadap kinerja ekonomi Jawa Timur hampir mencapai 90 persen," tuturnya.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Kadin Jatim M Rizal menilai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM juga tidak sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan oleh UMKM karena kurangnya sosialisasi.
Pemerintah diminta buat terobosan bagi UMKM yang belum bankable
Perajin membuat meja belajar lipat di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2020). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/wsj.
