PP dan Perpres terkait UU Ciptaker diselesaikan 3 bulan

id Presiden Joko Widodo,Jokowi,UU Ciptaker,Cipta Kerja,lapangan pekerjaan,PP dan Perpres terkait UU Ciptaker diselesaikan 3 bulan

PP dan Perpres terkait UU Ciptaker diselesaikan 3 bulan

Tangkapan layar - Keterangan Pers Presiden RI Joko WidodoTerkait Undang-Undang Cipta Kerja, Istana Bogor, (9/10/2020). ANTARA/Tangkapan layar Youtube Sekretaris Presiden/pri. (ANTARA/Tangkapan layar Youtube Sekretaris Presiden)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) terkait UU Ciptaker akan diselesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan.

"Jadi setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat tiga bulan setelah diundangkan," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers terkait UU Cipta Kerja, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.

Ia mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) memerlukan banyak sekali PP dan Perpres.

Baca juga: Presiden Jokowi sebut 3 alasan UU Ciptaker dibutuhkan di Indonesia

Untuk itu, ia membuka berbagai usulan dari seluruh lapisan masyarakat terkait penyusunan aturan turunan tersebut. "Kami terbuka usulan masyarakat dan terbuka dari daerah," ujarnya.

Presiden mengatakan, UU Ciptaker dibutuhkan setidaknya untuk tiga alasan.

Pertama untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas, kedua memberikan kemudahan berusaha bagi para pelaku UMKM, dan ketiga mendukung pemberantasan korupsi karena jelas dengan menyederhanakan, memotong, mengintegrasikan secara elektronik maka pungli dapat dihilangkan.

Baca juga: Presiden Jokowi: UU Cipta Kerja berikan kehidupan pekerja yang baik

Kepala Negara juga membantah sejumlah informasi yang dinilainya keliru persepsi dari UU tersebut sehingga menimbulkan unjuk rasa luas di kalangan masyarakat.

"Pada dasarnya dilatarbelakangi disinformasi mengenai UU ini dan hoaks di media sosial. Saya ambil contoh ada yang menyebut penghapusan UMP, UMK, UMSP hal ini tidak benar karena pada faktanya Upah Minimum Regional tetap ada," tutur Presiden.

Pewarta :
Uploader : Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar