Kendari (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyampaikan jika pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 ada yang melanggar protokol kesehatan di tahapan kampanye bisa dikenakan saksi pidana.
Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib mengatakan sanksi pidana yang dapat mengenai paslon pelanggar protokol kesehatan mengacu kepada Undang-Undang (UU) pemberantasan penyakit menular dan UU tentang kekarantinaan.
"Pelanggaran kampanye itu bisa kena pidana, sebagaimana ditentukan oleh Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, artinya pihak kepolisian bisa melakukan penegakan hukum," kata Natsir, di Kendari, Jumat.
Namun Natsir menjelaskan, jika ada paslon yang melanggar prtokol kesehatan saat kampanye, maka terlebih dahulu akan mendapat sanksi berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu, kemudian jika masih tidak diindahkan bisa berupa penghentian dan pembubaran kampanye, tetapi jika semua terus dilakukan dan tidak diindahkan, maka paslon bakal mendapat sanksi pidana.
Natsir memaparkan beberapa kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam tahapan kampanye, yakni rapat umum, konser musik, gerak jalan santai dan kegiatan lainnya yang bersifat mengumpulkan massa dengan jumlah yang banyak.
"Jadi prinsipnya, saya kira pasangan calon yang melakukan kampanye terhadap yang dilarang itu jangan coba-coba untuk diabaikan karena itu memiliki konsekuensi pelanggaran administrasi maupun berpotensi pelanggaran pidana dan itu pasti ada konsekuensi hukumnya yang akan didapatkan," tegas Ojo.
Meskipun demikian, ia mengungkapkan hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi terkait adanya pelanggaran protokol kesehatan khususnya di tahapan kampanye di tujuh kabupaten di provinsi tersebut.
"Sejauh ini kita belum mendapatkan informasi. Kami juga masih meminta KPU Kabupaten untuk menghimpun informasi terkait dengan pelanggaran di tujuh daerah ini," ungkapnya.
Masa kampanye dimulai pada 26 September 2020 dan berakhir pada 5 Desember 2020 atau terhitung selama 71 satu hari. Pemungutan suara akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020
Tujuh daerah di Sultra yang dijadwalkan mencari pemimpinnya untuk periode berikut, yakni Kabupaten Muna, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Buton Utara, Wakatobi, Konawe Utara dan Konawe Kepulauan.
Berita Terkait
KPU Kalteng sayembarakan maskot Pilkada 2024
Jumat, 19 April 2024 19:36 Wib
Pemkab Gunung Mas hibahkan Rp8,3 miliar untuk pengamanan Pilkada 2024
Jumat, 19 April 2024 9:07 Wib
KPU Kotim tetapkan minimal dukungan calon perseorangan Pilkada 25.807 orang
Jumat, 19 April 2024 5:37 Wib
Teras Narang sebut lima nama berpeluang maju di Pilkada Kalteng 2024
Kamis, 18 April 2024 14:44 Wib
"Saya sudah tidak bisa maju jadi calon Gubernur Kalteng," kata Teras Narang
Rabu, 17 April 2024 14:11 Wib
PKB dan PDIP jaga komitmen berkoalisi secara menyeluruh di Pilkada 2024 se-Kalteng
Selasa, 16 April 2024 17:57 Wib
Ina Prayawati mendaftar jadi bacalon Bupati Barsel di Pilkada 2024
Selasa, 16 April 2024 17:24 Wib
Raih 26 ribu suara, Wiyatno maju sebagai calon Bupati Kapuas di Pilkada 2024
Selasa, 16 April 2024 16:47 Wib