Legislator Barsel harapkan penerima BLT didata secara selektif

id Legislator Barsel harapkan penerima BLT didata secara selektif, barsel, Barito selatan

Legislator Barsel harapkan penerima BLT didata secara selektif

Ketua Komisi I DPRD Barito Selatan, H Raden Sudarto. ANTARA/Bayu Ilmiawan

Buntok (ANTARA) - DPRD Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah mengharapkan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang terdampak pandemi COVID-19 di wilayah setempat didata secara selektif sehingga data yang diperoleh lebih akurat agar tepat sasaran.

"Hal itu agar bantuan dari pemerintah pusat tersebut bisa tepat sasaran," kata ketua Komisi I DPRD Barito Selatan, H Raden Sudarto di Buntok, Senin.

Menurutnya, masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di Barito Selatan ini sangat mengharapkan sekali bantuan tersebut. Bantuan harus diberikan kepada warga yang benar-benar sangat membutuhkan sehingga memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Apalagi, kondisi curah hujan di Barito Selatan saat ini cukup tinggi, sehingga usaha masyarakat terutama yang berprofesi sebagai penyadap karet, nelayan dan profesi pekerjaan lainnya yang ada di kabupaten ini menjadi terhambat.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu menilai, hal tersebut menyebabkan turunnya dari sisi pendapatan, sehingga perekonomian masyarakat menjadi menurun, apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini.

Untuk itu ia mengharapkan agar penerima BLT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut dapat didata kembali secara selektif.

"Itu dilakukan supaya bantuan yang disalurkan nantinya bisa tepat sasaran, artinya penerima bantuan itu nantinya mereka yang benar-benar terdampak dari pandemi COVID-19," jelas dia.

Raden Sudarto juga meminta kepada instansi terkait agar dalam melakukan pendataan harus selektif dan jangan asal-asalan. Pendataan penerima BLT harus sesuai dengan yang riil di lapangan saat ini.

Jika mereka menggunakan data sebelumnya, banyak yang sudah pindah domisili, dan sebagian ada yang sudah meninggal dunia.

"Kalau data sebelumnya itu masih digunakan, tentunya akan bisa menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat, dan bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran," demikian Raden Sudarto.

Baca juga: DSPMD Barsel terapkan APBDes berbasis online