Pemprov Kalteng ingatkan pentingnya tertib administrasi dalam pengelolaan DD

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengingatkan para perangkat maupun kepala desa, tentang pentingnya tertib administrasi dalam pengelolaan Dana Desa (DD).

Pengelolaan DD diharapkan dilakukan hati-hati, teliti, cermat serta tertib administrasi, sebab tak jarang pelanggaran hukum terjadi bukan karena kesengajaan penyelewengan, namun diakibatkan kesalahan administrasi, kata Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail.

"Untuk itu peran pendamping desa maupun pendamping lokal desa, untuk membantu perangkat desa dalam pengelolaan DD sesuai ketentuan yang berlaku sangatlah penting," jelasnya.

Pemprov terus mengingatkan tentang hal ini, termasuk diantaranya saat Habib Ismail pada Jumat (29/1) bertemu dengan para kepala desa hingga pendamping desa se-Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, membahas tentang pengelolaan Dana Desa (DD).

Menurutnya, keberadaan pendamping desa diharapkan bisa dioptimalkan untuk membantu agar laporan yang disampaikan, secara administrasi dinilai cukup dan bisa diterima sehingga tidak memberikan efek negatif di kemudian hari.

Adapun prioritas pengelolaan DD pada 2021 diarahkan pada program atau kegiatan percepatan pencapaian pembangunan desa berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) desa.

Ia menyampaikan pemerintah provinsi beberapa kali menerima surat edaran dari Kementerian Desa, diantaranya tentang pengawasan atau dukungan tentang SDGs.

"Untuk itu diharapkan agar dalam setiap pengelolaan DD harus dilakukan dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporannya," ucapnya.

Habib pun juga mengingatkan, DD merupakan kepercayaan yang diberikan sehingga sudah seharusnya digunakan sebaik mungkin untuk memacu laju pembangunan maupun kemandirian desa.

Pihaknya dalam setiap pertemuan juga melaksanakan dialog bersama para kepala desa maupun lainnya, guna mengetahui kendala hingga menerima masukan terkait pengelolaan DD tersebut.