Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebutkan bahwa salah satu alasan Bulog tidak dimasukkan dalam holding BUMN klaster pangan, yakni karena adanya rencana pembentukan badan pangan nasional.
Budi Waseso mengatakan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir memang berencana mengubah fungsi Perum Bulog sebagai badan ketahanan pangan. Namun demikian, ia tidak mengetahui kapan perubahan tersebut direalisasikan.
"Karena ada rencana program Bulog ini akan berubah. Saya tidak tahu ini berubahnya kapan dan untuk apa jadinya, saya belum tahu. Tapi salah satunya menjadi badan pangan, sehingga dipisahkan oleh Pak Menteri," kata Budi Waseso atau akrab disapa Buwas di Jakarta, Kamis.
Buwas mengaku tidak mempermasalahkan terkait dibentuknya holding BUMN Pangan tanpa memasukkan Bulog yang memang ditugaskan sebagai pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan dan buffer stock.
Baca juga: Rencana pembangunan gudang Bulog di Pulang Pisau pindah lokasi
Menurut dia, Bulog akan terus fokus menjalankan penugasan pemerintah, terutama menjaga stok aman cadangan beras pemerintah (CBP), serta menyerap produksi gabah petani guna stabilisasi harga.
Seperti diketahui, holding BUMN sektor pangan yang telah dibentuk oleh Kementerian BUMN terdiri dari PT RNI, Berdikari, Perikanan Indonesia (Perindo), Perikanan Nusantara (Perinus), Pertani, Sang Hyang Seri, PT Bhanda Ghara Reksa (BGR Logistics), Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan PT Garam. Induk BUMN pangan adalah PT RNI.
Sejumlah anggota dewan pun telah mendorong agar pemerintah segera membentuk badan pangan nasional, salah satunya Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan.
Johan mengingatkan pembentukan lembaga tersebut sebagai upaya mengelola beragam pasokan pangan agar selalu tersedia secara memadai di seluruh Tanah Air.
Baca juga: Pemprov salurkan bantuan sembako tahap dua di Barito Utara
"Perlu segera dibentuk badan pangan nasional yang bertugas mengelola suplai, distribusi, pasar, dan lain-lain, untuk menjamin ketersediaan dan menjaga kestabilan harga baik pada saat harga tinggi maupun pada saat harga jatuh," kata dia.
Senada dengan itu, Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan bahwa Indonesia sudah saatnya memiliki badan pangan nasional seperti yang diperintahkan oleh UU. Rieke mengusulkan agar keberadaan Perum Bulog dikonversikan menjadi badan pangan nasional.
"Perintah Undang-Undang Pangan, kita harus segera memiliki badan pangan nasional. Daripada membuat badan baru, sebetulnya (Bulog) ini dikonversikan saja untuk menjadi badan pangan nasional," katanya.
Baca juga: Bulog pastikan stok beras di Kapuas aman hingga akhir tahun
Baca juga: Bulog hadirkan layanan pengaduan kualitas beras bansos
Baca juga: Bulog gandeng PWI salurkan bantuan pangan dampak COVID-19
Berita Terkait
Zeekr pamerkan MPV 009 terbaru, tambah berbagai fitur
Selasa, 16 Januari 2024 12:31 Wib
Pansus DPRD Kalteng: Holding Zone diusulkan seluas 5,9 juta hektare
Jumat, 17 Maret 2023 15:52 Wib
Erick Thohir: Holding BUMN Ultra Mikro berjalan sukses
Kamis, 21 April 2022 19:56 Wib
Erick Thohir sambut positif peluncuran Holding BUMN industri pertahanan
Rabu, 20 April 2022 18:40 Wib
Erick Thohir ungkap pembagian dividen BRI bukti kesuksesan holding BUMN Ultra Mikro
Selasa, 1 Maret 2022 23:12 Wib
Tiga BUMN tergabung dalam Holding Jasa Survei tetapkan RKAP 2022
Senin, 18 Oktober 2021 10:38 Wib
Presiden Jokowi telah teken penggabungan BUMN Pangan
Senin, 20 September 2021 14:35 Wib
Kasus pelecehan seksual di internal Alibaba dibatalkan
Selasa, 7 September 2021 13:05 Wib