Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan pemerintah berkomitmen terus melanjutkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga tahun 2024 sambil menunggu beroperasinya BP Tapera secara optimal.
"Sambil menunggu beroperasinya BP Tapera secara optimal, Pemerintah berkomitmen akan terus melanjutkan program FLPP sampai dengan tahun 2024," ujar Menteri Basuki dalam sambutannya yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto dalam seminar daring di Jakarta pada Kamis.
Menteri PUPR menyampaikan, alasan mengapa FLPP akan dilanjutkan penyalurannya sampai dengan tahun 2024 oleh pemerintah dikarenakan sampai tahun tersebut diperkirakan masih banyak MBR diluar ASN/TNI/POLRI yang belum menjadi anggota BP Tapera.
"Adapun pengelola dana FLPP ke depan, sebagaimana diatur oleh PP No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, akan dikelola oleh BP Tapera," kata Menteri Basuki.
Baca juga: Pekerja gaji dibawah Rp4 juta dominasi penerima subsidi rumah
Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp16,66 triliun bagi 157.500 unit rumah subsidi pada 2021.
Sedangkan untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) akan dianggarkan sebesar Rp8,7 miliar untuk 218 unit, tetapi alokasi anggaran ini bisa diperbesar sampai maksimal 66.750 unit.
Untuk bantuan Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp5,96 triliun, yang digunakan bukan untuk penerbitan KPR baru namun untuk membayar SSB ulang atau menggulung sejak 2015 untuk sebanyak 859.582 unit di mana Kementerian PUPR membayar untuk tahun kedua, ketiga dan seterusnya.
Baca juga: Program 'Wish for Home' untuk kemudahan membeli properti
Sementara untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) disamakan jumlahnya untuk FLPP 2021 yakni 157.500 unit dengan jumlah anggaran Rp630 miliar.
Sedangkan usulan FLPP pada tahun 2022, Kementerian PUPR mengusulkan sebesar Rp23 triliun bagi 200 ribu unit rumah subsidi.
Alokasi anggaran FLPP tersebut kemungkinan diusulkan untuk didapat dari dana bergulir sebesar Rp3,9 triliun dan usulan DIPA 2022 sebesar Rp19,1 triliun.
Baca juga: Perbankan didorong cari jalan tengah dukung relaksasi DP KPR
Baca juga: Target pemerintah 5 juta 'backlog' rumah di 2024
Berita Terkait
Menteri PUPR pastikan pasokan air aman sebelum Presiden berkantor di IKN
Rabu, 13 Maret 2024 14:29 Wib
Interior Kantor Presiden di IKN gunakan produk domestik
Jumat, 3 November 2023 21:47 Wib
Menteri PUPR : Inpres solusi percepat akses air bersih
Kamis, 12 Oktober 2023 17:37 Wib
Taman Jokowi-Iriana di Papua Barat ditata ulang
Kamis, 28 September 2023 15:49 Wib
Menteri PUPR dan Menkeu dinilai cocok jadi cawapres Ganjar
Senin, 11 September 2023 15:08 Wib
Perbaikan jalan Kawasan Penyangga IKN selesai Desember
Sabtu, 29 Juli 2023 20:24 Wib
Jokowi: Pembangunan Istana Kepresidenan di IKN berjalan lancar
Rabu, 12 Juli 2023 22:06 Wib
Hasto sebut Basuki Hadimuljono diusulkan jadi cawapres Ganjar
Rabu, 7 Juni 2023 13:41 Wib