Sejumlah perangkat desa keluhkan terlambatnya pencairan ADD

Buntok (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Raden Sudarto menyebut sejumlah perangkat desa mengeluhkan terlambatnya pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diakibatkan lambatnya peraturan bupati diterbitkan.

"Dengan belum cairnya anggaran ADD, maka perangkat desa bekerja seadanya, sebab tidak adanya anggaran untuk ATK, biaya operasional kantor hingga gaji perangkat desa itu sendiri," katanya di Buntok, Senin.

Akibat terlambatnya pencairan ADD, mereka juga terpaksa harus mencari utangan untuk pembelian ATK dan lainnya. Keluhan tersebut disampaikan sejumlah perangkat desa saat dirinya berkunjung ke sejumlah desa beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, ia mengharapkan kedepannya agar perbup tersebut dibuat pada November-Desember, sehingga pada Januari perbup itu sudah selesai dan dapat digunakan untuk pencairan ADD maupun Dana Desa (DD).

Selain itu, Raden Sudarto juga menilai, kinerja kepala desa yang ada di wilayah setempat sudah bagus. Hal tersebut berdasarkan hasil kunjungan kerja yang telah pihaknya laksanakan di sejumlah desa.

Menurut dia, dari sisi pelayanan kepada masyarakat, hubungan dengan masyarakat maupun dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lainnya sudah bagus.

"Penilaian yang kita lakukan ini, selain berdasarkan hasil kunjungan ke pemerintahan desa, juga berdasarkan informasi dari masyarakat desa," ucap politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu.

Ia menerangkan, berdasarkan hasil dialog bersama masyarakat, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan desa sudah bagus.

Diharapkan, hal-hal yang sudah bagus ini dipertahankan dan bisa terus ditingkatkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat di desanya masing-masing bisa terlaksana optimal.