Gubernur Kalteng dorong optimalisasi capaian pajak daerah

id Realisasi pajak daerah kalteng, mcp, Pemprov kalteng, kalteng, kalimantan tengah, gubernur kalteng, sugianto sabran, kpk ri, komisi pemberantasan koru

Gubernur Kalteng dorong optimalisasi capaian pajak daerah

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran (kiri) menerima cenderamata dari Direktur III Koordinasi dan Supervisi KPK RI Bahtiar Ujang Purnama, di Palangka Raya, Senin (5/4/2021). (ANTARA/Muhammad Arif Hidayat)

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatakan optimalisasi realisasi pajak daerah menjadi salah satu fokus dari pemerintah provinsi saat ini.

"Capaian realisasi pajak daerah ini akan terus pihaknya dorong," katanya di  Palangka Raya, Rabu.

Hal ini sesuai komitmen yang dibangun bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam meningkatkan capaian monitoring center of preventation (MCP).

Ada sebanyak delapan area intervensi dalam MCP ini, salah satunya adalah optimalisasi pendapatan daerah. Selain itu area intervensi lainnya seperti manajemen aparatur sipil negara, manajemen aset daerah, tata kelola Dana Desa dan lainnya.

Dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi se-Kalteng di Palangka Raya beberapa waktu lalu, salah satu yang diminta KPK untuk diperhatikan dan ditingkatkan oleh pemerintah daerah adalah capaian realisasi pajak daerah.

KPK menyampaikan berdasarkan perbandingan capaian realisasi pajak daerah pada 2019 dengan 2020, terjadi penurunan di sejumlah daerah, diantaranya Pemprov Kalteng minus 14 persen, Kabupaten Katingan minus 16 persen, Kotawaringin Timur minus sembilan persen, serta beberapa lainnya.

Terlepas pengaruh kondisi pandemi COVID-19, Sugianto menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan pembangunan pada berbagai sektor di Kalteng, termasuk dalam capaian realisasi pajak daerah tersebut.

"Adanya pertemuan dengan KPK itu, kami lebih mengetahui apa saja kelemahan yang perlu dibenahi," jelasnya.

Kedepan pihaknya juga akan melakukan pembenahan atau penyempurnaan sistem yang ada saat ini, agar pelaksanaan pembangunan di Kalteng bisa benar-benar dioptimalkan. Dalam hal ini pihaknya juga akan dibantu pihak KPK.

"Namun untuk mewujudkannya kami juga meminta keseriusan dan komitmen semua pihak, termasuk para bupati dan wali kota beserta jajaran," terangnya.

Perangkat daerah maupun jajaran pemerintah kabupaten dan kota juga didorong agar jeli melihat setiap peluang pada masing-masing wilayahnya, guna meningkatkan pendapatan daerah.