"Hari ini kita duduk bersama dengan dinas instansi terkait di Barito Selatan untuk mendiskusikan penanganan stunting," kata Kepala perwakilan BKKBN Provinsi Kalteng, Muhammad Irzal di Buntok, Rabu.
Hal itu disampaikannya saat pertemuan advokasi dengan pemangku kebijakan daerah tentang promosi dan KIE 1.000 hari pertama kehidupan. Menurutnya, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan arahan presiden bahwa BKKBN diberikan tanggung jawab sebagai koordinator penanganan stunting secara nasional.
Target nasional pada tahun 2024 mendatang angka stunting turun menjadi 14 persen. Berdasarkan Status Gizi Balita Indonesia (SGBI) pada 2019, stunting di Kalimantan Tengah masih di angka 32,03 persen.
Menurut dia, untuk di Barito Selatan berdasarkan status gizi balita Indonesia, stunting atau gizi buruk di angka 33,53 persen atau sebanyak 3.631 keluarga.
"Ini harus kita lakukan progres melalui program-program yang dilakukan Pemkab Barsel agar menekan angka stunting sehingga pada tahun 2024 mendatang sesuai harapan," ucap dia.
Ia menambahkan sementara data tingkat Provinsi Kalteng berdasarkan Status Gizi Balita Indonesia (SGBI) pada 2019 masih di angka 32,03 persen atau 26.050 keluarga.
Jumlah tersebut berada di lima Kabupaten di Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Selatan berdasarkan status gizi balita Indonesia stunting atau gizi buruk di angka 33,53 persen atau sebanyak 3.631 keluarga.
Kemudian, Barito Timur sebanyak 2.722 keluarga, Kotawaringin Timur 8.825 keluarga, Kapuas, 7.942 keluarga dan Gunung Mas 2.930 keluarga.
Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan pada Bappeda Barsel, H Muhammad Sya’rani mengatakan pada 2021 ini ada 21 desa menjadi lokus intervensi pencegahan stunting.
Ia menyampaikan, untuk program pada tahun 2020 lalu dialokasikan pada 10 desa lokus tersebar di enam kecamatan dengan angka stunting sebanyak 3.631 keluarga atau 33,53 persen.
"Pada tahun 2021 ini ada penambahan 11 desa, sehingga total 21 Desa menjadi lokus intervensi pencegahan stunting tersebar di enam kecamatan," kata M. Sya’rani.
Ia menjelaskan untuk pendanaan program tersebut disamping dari 10 Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait, juga ditunjang dari anggaran bersumber dari APBDes.
Hal tersebut lanjut dia, berdasarkan ketentuan dari Kemendes bahwa minimal 10 persen dari APBDes itu dialokasikan untuk program penanganan stunting di desa.
Menurutnya, program kegiatan penurunan angka stunting ini banyak ditunjang dari berbagai sumber pendanaan baik APBD II, APBN dalam bentuk DAK nonfisik terdiri dari beberapa SOPD terkait.
"Kami dari Bappeda kapasitasnya hanya sebagai koordinator, sementara ada 10 SOPD terkait yang tergabung dalam program ini. Mereka kita harapkan selalu bersinergitas dalam melakukan penanganan pencegahan stunting ini," harap dia.
Artinya, lanjut dia, 10 SOPD ini akan melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga target penurunan angka stunting bisa tercapai pada tahun 2024 mendatang.
Baca juga: Sebanyak 35.127 kepala keluarga di Barsel jadi target pendataan
Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DP3AP2KB) Barsel, Adriansyah mengatakan pihaknya siap bersinergi dengan SOPD terkait menurunkan angka stunting. DP3AP2KB Barsel siap bersinergi dalam rangka penanganan dan pencegahan stunting dengan SOPD terkait.
Pihaknya juga sebagai salah satu bagian organisasi perangkat daerah yang melakukan intervensi pencegahan stunting dengan sasaran 3.631 keluarga yang tersebar di enam kecamatan.
"Dalam hal ini kita sejak tahun 2020 sampai tahun 2021 ini telah dibiayai anggaran untuk pelaksanaan tersebut dari DAK BOKB nonfisik," beber Adriansyah.
Ia menjelaskan beberapa kegiatan yang dilaksanakan tersebut diantaranya edukasi dan sosialisasi kesehatan reproduksi dan intervensi 1.000 hari pertama kehidupan.
Sasaran edukasi kesehatan reproduksi tersebut remaja, pasangan calon menikah dan pasangan usia subur. Sementara 1.000 hari pertama kehidupan sasarannya ibu hamil dan balita di bawah usia dua tahun atau baduta.
"Program ini kita laksanakan dengan maksimal serta bersinergi dengan OPD terkait akan mencapai target nasional penurunan angka stunting pada tahun 2024 mendatang 14 persen, dan setiap tahunnya kita bisa menurunkan maksimal 2,5 persen," demikian Adriansyah.
Baca juga: Harga kebutuhan pokok di Barsel masih stabil
Baca juga: Lima desa di Barsel belum teraliri listrik
