Pemprov Kalteng raih tiga penghargaan dari BKN

id Pemprov kalteng,Bkn award, penghargaan bkn, bkd kalteng, gubernur kalteng, sugianto sabran, katma f dirun, kalteng, kalimantan tengah

Pemprov Kalteng raih tiga penghargaan dari BKN

Pemprov Kalteng raih penghargaan dari BKN, Kamis, (1/7/2021). (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima sejumlah penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara pada gelaran rapat koordinasi kepegawaian se-Indonesia.

"Pemprov Kalteng masuk dalam pemerintah provinsi tipe C dan meraih tiga penghargaan sekaligus," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng Katma F Dirun saat dihubungi di Palangka Raya, Kamis.

Penghargaan pertama yakni kategori perencanaan kebutuhan, pelayanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun, dalam hal ini Pemprov Kalteng menempati posisi ketiga se-Indonesia, sedangkan posisi pertama dan kedua yakni Pemprov Banten dan Pemprov Kalimantan Utara.

Kemudian penghargaan kategori implementasi penilaian kinerja dan Pemprov Kalteng berhasil menempati urutan posisi kedua se-Indonesia, sedangkan posisi pertama yakni Pemprov Kalimantan Utara dan ketiga Pemprov Gorontalo.

Terakhir yakni penghargaan kategori komitmen pengawasan dan pengendalian, Pemprov Kalteng juga menempati posisi kedua se-Indonesia, sedangkan posisi pertama yakni Pemprov Gorontalo dan ketiga Pemprov Banten.

"Capaian ini merupakan torehan prestasi bagi Pemprov Kalteng dibawah kepemimpinan Gubernur Sugianto Sabran," jelasnya.

Pencapaian positif ini tentu memberikan energi positif bagi Kalteng, khususnya para abdi negara agar semakin semangat dan terus konsisten bekerja melayani masyarakat, serta terus memacu maupun meningkatkan kinerjanya.

Untuk diketahui dalam kegiatan tersebut, penghargaan diberikan berdasarkan lima kategori berbeda, yakni kategori perencanaan kebutuhan, pelayanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun, serta kategori implementasi SAPK dan pemanfaatan CAT.

Kategori penilaian kompetensi, kategori implementasi penilaian kinerja, serta kategori komitmen pengawasan dan pengendalian.

Dalam rakor tersebut, penyerahan penghargaan nasional dari BKN yakni bagi instansi pusat baik kementerian dan lainnya, serta instansi daerah seperti pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.