Jakarta (ANTARA) - Rusia pada hari Kamis (29/7) mendenda Google sebesar 3 juta rubel (sekira 41.017 dolar AS) karena melanggar undang-undang data pribadi. Ini adalah denda pertama Google untuk pelanggaran itu, kata Pengadilan Distrik Tagansky Moskow, dikutip dari Reuters, Jumat.
Google mengkonfirmasi denda tersebut namun tidak memberikan komentar lebih lanjut.
Hukuman itu datang di tengah kebuntuan yang lebih luas antara Rusia dan Google, dengan Moskow secara rutin mendenda raksasa media sosial karena gagal menghapus konten yang dilarang dan berusaha memaksa perusahaan teknologi asing untuk membuka kantor di Rusia.
Regulator komunikasi negara Roskomnadzor mengatakan bulan lalu bahwa Google, anak perusahaan Alphabet Inc., dapat didenda hingga 6 juta rubel karena tidak menyimpan data pribadi pengguna Rusia dalam basis data di wilayah Rusia.
Rusia sebelumnya telah mendenda Google karena tidak menghapus konten yang dilarang. Google juga membuat kesal pihak berwenang Rusia dengan memblokir beberapa akun YouTube yang dimiliki oleh tokoh dan media pro-Kremlin.
Kantor berita Interfax sebelumnya juga melaporkan, Pengadilan Moskow pada hari Kamis mendaftarkan proses administratif terhadap Facebook dan Twitter untuk pelanggaran yang sama, tetapi tidak menetapkan tanggal pengadilan.
Facebook dan Twitter tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Kedua perusahaan, masing-masing didenda 4 juta rubel pada Februari 2020 karena melanggar undang-undang data Rusia, diperingatkan pada Mei bahwa mereka harus membuka basis data di negara itu pada Juli atau menghadapi denda hingga 18 juta rubel.
LinkedIn Microsoft diblokir di Rusia setelah pengadilan menemukan bahwa itu melanggar aturan penyimpanan data, yang disahkan pada tahun 2015.
Berita Terkait
Pemprov Kalteng sosialisasikan UU 20 Tahun 2023 wujudkan ASN berintegritas
Rabu, 17 April 2024 11:49 Wib
Akui cukup rumit, UU terkait pengelolaan lingkungan harus dirancang secara baik
Selasa, 2 April 2024 18:23 Wib
Ditreskrimsus jadwalkan pemanggilan 23 pemain Kalteng Putra
Rabu, 31 Januari 2024 21:54 Wib
Mahfud MD mengaku turut mengusulkan revisi UU KPK dibatalkan
Minggu, 10 Desember 2023 16:03 Wib
Pemkab Bartim gencar sosialisasikan UU TPKS
Kamis, 7 Desember 2023 6:13 Wib
Pemkab Bartim mulai sosialisasikan UU ASN
Rabu, 6 Desember 2023 18:35 Wib
Enam organisasi desa desak revisi UU Desa
Rabu, 22 November 2023 18:42 Wib
Cegah terjadi konflik, investor diminta patuhi perintah UU
Rabu, 11 Oktober 2023 16:47 Wib