Bupati Barut pimpin rapat mediasi kompensasi lahan PT VDTM

id bupati barut,barito utara,pt vdtm,kalteng,mediasi lahan tambang barut

Bupati Barut pimpin rapat mediasi kompensasi lahan  PT VDTM

Bupati Barito Utara Nadalsyah didampingi Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, Kapolres AKBP Dodo Hendro Kusuma, Dandim 1103/Mtw Letkol Kav Rinaldi Irawan memimpin rapat mediasi dalam rangka kompensasi antara PT Victor Dua Tiga Mega dengan warga masyarakat pemilik lahan di wilayah Kecamatan Lahei Barat, di aula Setda Lantai I, Muara Teweh, Kamis (16/9/2021).ANTARA/Dokumen Prib

Muara Teweh (ANTARA) - Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Nadalsyah memimpin rapat mediasi dalam rangka kompensasi antara perusahaan tambang batu bara PT Victor Dua Tiga Mega dengan warga masyarakat pemilik lahan di wilayah Kecamatan Lahei Barat.

Pertemuan mediasi itu didampingi Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, Kapolres AKBP Dodo Hendro Kusuma, Dandim 1103 Muara Teweh Letkol Kav Rinaldi Irawan dan pejabat lainnya  serta pihak perusaahaan dan aparatur desa setempat di aula Setda Lantai I, Muara Teweh, Kamis.

Dalam rapat mediasi tersebut, manajemen PT Victor Dua Tiga Mega yang disampaikan Kepala Teknik Tambang VDTM Edi Yuswanto mengatakan bahwa permasalahan yang ada terkait kompensasi harga lahan di areal IUP dan IPPKH perusahaannya.

"Manajemen kita sudah memberikan harga kepada para pemilik lahan. Dan juga sudah melakukan musyawarah dengan pihak desa dan kecamatan, namun tidak menemukan hasil terkait dengan konpensasi lahan," katanya. 

Kades Luwe Hulu Arisandi dan Jangkang Baru menyampaikan permintaan maaf bahwa pemilik lahan dari desanya tidak dapat berhadir langsung, nantinya keputusan rapat mediasi ini akan disampaikan kepada pemilik lahan. 

"Undangan rapat mediasi sudah kami sampaikan kepada warga pemilik lahan, namun mereka tidak hadir, dan mereka menyampaikan agar Kepala Desa yang mewakili," kata Kades Luwe Hulu Arisandi.

Kapolres Barito Utara AKBP Dodo Hendro Kusuma menyampaikan bahwa ada peraturan yang berlaku terkait permasalahan yang sedang dihadapi saat ini antara PT VDTM dan warga masyarakat pemilik lahan di Kecamatan Lahei Barat.

"Ada aturan yang berlaku dalam kompensasi lahan, sesuai dengan legalitas PT VDTM memiliki izin dari pusat, artinya pemerintah mengizinkan PT VDTM melakukan penambangan, namun selain melakukan penambangan. Kami juga mengimbau apa yang kami sampaikan ini bisa disampaikan kepada masyarakat," kata Kapolres.

Sementara Dandim 1013 Muara Teweh Letkol Kav Rinaldi Irawan menyarankan kepada perusahaan untuk dapat menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya. 

"Kita harapkan agar semua pihak untuk melakukan komunikasi yang baik agar permasalahan ini bisa clear," kata Dandim Rinaldi.

Bupati Nadalsyah menyampaikan bahwa tujuan mediasi agar menghasilkan keputusan terbaik. 

"Mediasi ini tidak merugikan masyarakat dan perusahaan, sehingga iklim berinvestasi di Kabupaten Barito Utara baik," kata dia.

Bupati yang akrab dengan panggilan H Koyem ini juga melihat bahwa tidak ada pemilik lahan, sehingga mewakili masyarakat dalam bernegosiasi dengan perusahaan. 

"Izinkan saya mewakili masyarakat dalam bernegosiasi harga dengan perusahaan, meskipun ini bukan keputusan," ucap Koyem.

Dia juga menyarankan kepada Kepala Desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat desanya. 

"Jangan sampai permasalahan ini menjadi permasalahan hukum," katanya.

Koyem menegaskan bahwa pemerintah daerah menjaga iklim berinvestasi dengan baik dan menjaga hak masyarakat dengan sebaik-baiknya. 

"Pemkab Barito Utara menjaga iklim investasi di daerah ini agar tetap baik dan berjalan serta juga menjaga hak-hak masyarakat sekitar lokasi tambang," ujar dia.
 

Pewarta :
Uploader : Admin 1
COPYRIGHT © ANTARA 2021