Disdalduk KB-PPPA Barut sosialisasi pencegahan KtP/A dan TPPO

Muara Teweh (ANTARA) - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disdalduk KB-PPPA) Kabupaten Barito Utara,Kalimanta Tengah, melaksanakan sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan/Anak (KtP/A) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Saya pribadi atas nama Dinas Disdalduk KB P3A menyampaikan ucapan terima kasih kepada ibu Kapolsek Teweh Tengah yang sudah berkenan hadir dan bapak dari LBH Barut yang nantinya memberikan pencerahan dan penjelasan bagi kita tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang yang ada di Kabupaten Barito Utara," Kepala Disdalduk KB P3A Barito Utara Masdulhaq di Muara Teweh, Selasa.

Sosialisasi ini juga dihadiri Kapolsek Teweh Tengah AKP Reny Arapah, Perwakilan LBH Barito Utara Kothdin Manik, Lurah Lanjas Lediyanto dan undangan lainnya.

Masdulhaq merasa berbahgia atas hadirnya narasumber yang ada pada hari ini di tengah kesibukannya untuk menyempatkan hadir pada acara sosialisasi ini. 

"Kami merasa berbahagia atas hadirnya  beliau berdua sebagai narasumber untuk mengetahi apa-apa yang tidak kita ketahui," ujarnya.

Dia berharap, kepada peserta yang mengikuti sosialisasi ini untuk aktif bertanya dalam sesi tanya jawab. 

"Tanyakan apa-apa yang ada di wilayah kita masing-masing,  jangan sampai nantinya ada kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kita ketahui  tetapi tidak melaporkannya," kata Masdulhaq.

Dia mengatakan nantinya apabila ada permasalahan-permasalahan di lingkungan RT masing-masing dapat ditanyakan secara jelas dengan narasumber yang ada hari ini. 

"Apabila ada permasalahan di RT kita  bisa ditanyakan dengan dua narasumber yang ada di depan kita ini," kata dia.

Dikatakan Kadis Dalduk KB P3A, kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi baik oleh pemerintah melainkan perlu melibatkan unsur masyarakat.

"Dalam bentuk kemitraaan dan kerja sama antar unsur pemerintah dan pihak terkait termasuk lembaga masyarakat dan swaasta," ujar Masdulhaq.