Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk Paulus mengatakan partainya setuju dengan usulan pemerintah terkait dengan waktu pemungutan suara Pemilu 2024 pada tanggal 15 Mei namun KPU harus menyimulasikannya.
"Dalam Rapat Pleno Partai Golkar sudah diambil keputusan, yaitu sepakat dengan usulan pemerintah bahwa Pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal 15 Mei. Saya katakan hal itu harus disimulasikan," kata Lodewijk di kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan bahwa simulasi tersebut terkait dengan kesiapan KPU dalam pelaksanaan pilkada nasional agar lembaga tersebut menyiapkan diri setelah melaksanakan pemilu anggota legislatif (pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres).
Selain itu, Lodewijk mengakui masih ada perbedaan pendapat antara partai politik terkait dengan usulan pemerintah tersebut karena baru Golkar dan Partai Gerindra yang sepakat Pemilu 2024 pada tanggal 15 Mei.
"Masing-masing fraksi akan menyimulasikan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan masukan dari pemerintah. Golkar sudah simulasikan itu sehingga sepakat (Pemilu 2024 dilaksanakan) tanggal 15 Mei," ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI itu meyakini masih ada waktu untuk menyepakati waktu pelaksanaan Pemilu 2024 dan Komisi II DPR akan melaksanakan lobi-lobi politik dengan KPU dan pemerintah.
Dari hasil lobi-lobi tersebut, dia berharap ada kesepakatan dari usulan pemerintah bahwa tanggal 15 Mei sebagai hari pemungutan suara Pemilu 2024.
"Kami harapkan ada jalan keluar terbaik supaya proses terjadinya pemilu dan pilkada tidak ada masalah," katanya.
Usulan pemungutan suara Pemilu 2024 harus disimulasikan
Muncul wacana hari-H pencoblosan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan pemilu anggota legislatif pada bulan Februari, April, atau Mei 2024, sedangkan pilkada serentak nasional (sesuai dengan UU Pilkada) pada tanggal 27 November 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon
