Sudah sembilan kali Pemkab Sukamara raih WTP

id Sudah sembilan kali Pemkab Sukamara raih WTP, Kalteng, Sukamara

Sudah sembilan kali Pemkab Sukamara raih WTP

Bupati Sukamara, Kalimantan Tengah Windu Subagio saat menghadiri acara  Focus Group Discussion (FGD) di Aula Kantor Bupati Bupati, Rabu (6/10/2021). ANTARA/Lalang

Sukamara (ANTARA) - Bupati Sukamara, Kalimantan Tengah Windu Subagio mengucapkan rasa syukurnya atas dukungan dan apresiasi dari semua pihak sehingga Pemerintah Kabupaten Sukamara mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP sebanyak sembilan kali berturut-turut.

“Alhamdulilah, atas nama Pemkab Sukamara menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia, atas laporan keuangan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020, yang berarti sudah yang ke sembilan kalinya mendapat WTP,” ucapnya di Sukamara, Rabu.

Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari peran serta dan kerja keras semua pihak baik pada level eksekutif, legislatif serta pihak lain yang telah memberikan bimbingan maupun dukungannya seperti BPKP yang telah menyediakan aplikasi untuk pengelolaan keuangan daerah, serta pihak Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah dalam bentuk asistensi serta pembinaan akuntansi.

Dia menjelaskan, struktur APBD Kabupaten Sukamara, pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp41.096.411.000 dan Dana Desa sebesar Rp. 39.753.175.000 atau sebesar 14,32 persen dari total pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

Untuk hasil realisasi penyalurannya dari RKUN ke RKUD DAK fisik sebesar Rp19.350.713.647 dan Dana Desa sebesar Rp35.712.510.557. 

Berdasarkan data tersebut masih terdapat permasalahan atau kendala dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari DAK fisik yang dialami beberapa perangkat daerah penerima dana alokasi khusus fisik.

Baca juga: Pemkab Sukamara targetkan pengurangan 2.500 ton sampah

Windu sangat berharap dengan adanya kegiatan Focus Group Discussion atau FGD hendaknya dapat dijadikan sebagai forum komunikasi antara pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Sukamara.

"Tujuannya untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada serta mencari solusi agar seluruh anggaran DAK baik fisik dapat terserap dengan maksimal dengan tetap berpedoman pada petunjuk teknis yang telah diberikan,” imbuhnya.

FGD dapat dijadikan pedoman dalam proses pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana alokasi khusus fisik dan dana desa pada masing-masing perangkat daerah.

“Dengan adanya kegiatan FGD, harapan saya kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalan Bun beserta rombongan, agar dapat memberikan bimbingan dan saran atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah pengelola DAK fisik dan Dana Desa,” harap Windu.

“Tujuannya, supaya DAK Fisik dan Dana Desa dapat dikelola dengan transparan serta taat peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini,” demikian Windu.

Baca juga: Pemkab Sukamara terima penghargaan Menteri Keuangan

Baca juga: Branding positif berperan besar terhadap karir dan keamanan digital

Baca juga: Pelaku UMKM di Sukamara didorong naik kelas


Pewarta :
Uploader : Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2021