KLHK tahan pelaku perdagangan kayu bermodus dokumen palsu

id Makassar -,perdagangan kayu bermodus dokumen palsu,KLHK Wilayah Sulawesi ,KLHK tahan pelaku perdagangan kayu bermodus dokumen palsu,kayu ilegal

KLHK tahan pelaku perdagangan kayu bermodus dokumen palsu

Suasana penahanan oknum JT yang memperjualbelikan kayu ilegal dengan dokumen palsu. Antara / HO/ Humas Gakkum KLHK Sulawesi

Makassar (ANTARA) - Tim Operasi Gabungan Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah I Makassar menahan pelaku perdagangan kayu dengan modus dokumen palsu.

"Kami telah menahan oknum JT yang mengangkut kayu ilegal antarpropinsi menggunakan dokumen palsu," kata Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi Dodi Kurniawan, di Makassar, Rabu.

Dia mengatakan, tim operasi mengamankan sebuah truk Fuso bermuatan 165 batang kayu, dan menahan JT yang mengangkut kayu, 11 Oktober 2021, di jalan poros Palopo Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan JT, diketahui JT berperan mengangkut, mencari dokumen palsu dan mencari pembeli kayu di Kabupten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Selain JT, ada pihak penyedia dokumen palsu, penyiapan sarana angkutan kayu dari kawasan hutan dan saat peredaran di luar hutan.

“Saya instruksikan para penyidik untuk mendalami kasus ini dan mencari pelaku lainnya, yang terlibat langsung maupun tidak langsung untuk membongkar jaringan perdagangan kayu ilegal. Harapan saya, kerja kami ini bisa memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan efek jera,” kata Dodi.

Dia mengatakan, JT karena telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) malahan menggunakan SKSHH palsu, akan dikenakan Pasal 83 ayat 1 huruf b jo Pasal 37 angka 3 dan 13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 88 ayat 1 huruf b jo Pasal 14 huruf b dan/atau Pasal 88 ayat 1 huruf a..

Selain itu dikenakan Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. JT dikenakan ancaman hukum penjara maksimum 5 tahun dan denda paling banyak Rp2,5 miliar.

Pewarta :
Uploader : Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2021