Gubernur Kalteng ingin tingkatkan jumlah nakes dan perkuat pelayanan kesehatan

Palangka Raya (ANTARA) - Tahun 2020 jumlah tenaga kesehatan dan penunjang lainnya pada rumah sakit maupun puskesmas se-Kalimantan Tengah mencapai hingga 18 ribu lebih.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menginginkan adanya peningkatan jumlah tenaga kesehatan dan penunjang lainnya tersebut seiring dengan pertumbuhan masyarakat.

"Terlebih peningkatan kualitas SDM bagi nakes, seperti dokter, perawat dan lainnya," katanya melalui keterangan pers yang diterima di Palangka Raya, Jumat.

Sebelumnya hal ini ia sampaikan pada rapat koordinasi bidang kesehatan tingkat provinsi tahun 2021 yang dilaksanakan di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kamis.

Rakor dilaksanakan untuk mendukung nakes, mengidentifikasi permasalahan dalam pelayanan kesehatan, hingga upaya percepatan vaksinasi dan penurunan stunting.

Sugianto Sabran ingin agar kuantitas maupun kualitas pusat pelayanan kesehatan di Kalteng terus ditingkatkan, baik dalam penanganan COVID-19, stunting, maupun lainnya.

"Kami juga memprioritaskan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan," jelasnya.

Lebih lanjut Gubernur Kalteng dua periode ini juga menekankan agar rumah sakit di provinsi setempat memprioritaskan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pra sejahtera.

Pihaknya menginginkan agar seluruh masyarakat di Kalteng bisa mendapatkan layanan kesehatan dan mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah serta terjangkau. Untuk itu pemprov berupaya secara optimal agar meratanya pelayanan kesehatan di wilayah setempat.

Sementara itu, sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Kalteng Suyuti Syamsul menjelaskan, rakor tersebut utamanya untuk mengidentifikasi serta menganalisis permasalahan layanan kesehatan di Kalteng.

"Terlebih saat kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini," terangnya.

Pihaknya ingin menyepakati solusi terhadap ragam isu strategis, tujuan, sasaran, maupun arah kebijakan pelayanan kesehatan di Kalteng, sehingga terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.