Jakarta (ANTARA) - Perempuan pegiat yang tergabung dalam Front Aksi Mama-mama Indonesia, Kamis, menyampaikan surat terbuka kepada Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Listyo S Prabowo, untuk mengawasi laporan kasus KDRT diduga dilakukan oknum anggota DPRD Jawa Timur.
Dengan membawa spanduk dan poster berisi aspirasinya, mereka melaksanakan aksi simpatik di kawasan Markas Besar Kepolisian Indonesia di Jakarta Selatan.
Poster dan spanduk itu menampilkan wajah oknum anggota DPRD Jawa Timur yang dilaporkan atas kasus KDRT dan asusila ke Polda Jawa Timur.
"Bertepatan Hari Sumpah Pemuda ini kami datang menyampaikan surat terbuka kepada Kapolri," kata Koordinator Front Mama-mama Indonesia, Vera K.
Ia mengatakan maksud dari surat terbuka itu, meminta Prabowo untuk memantau laporan polisi kasus KDRT dan asusila yang diduga dilakukan oleh anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur itu.
Menurut dia, kasus itu sudah dua bulan dilaporkan dan berjalan di tempat dalam penanganan Polda Jawa Timur. Laporan polisi dengan nomor LP/B477/.01/IX/2021/SPKT Polda jatim tangal 2 September 2021 dengan terlapor bernama BK.
"Kami dari Front Aksi Mama-Mama Indonesia menyampaikan surat terbuka kepada Kapolri untuk memonitoring kasus hukum dugaan KDRT dan asusila yang telah hampir dua tahun berjalan di tempat dalam penanganan Polda Jawa Timur, untuk segera menangkap dan menahannya," kata Vera.
Selain itu, dalam aksi ini aktivis perempuan juga mendesak Prabowo Subianto selaku pucuk pimpinan Partai Gerindra untuk menindak tegas kadernya.
Berita Terkait
Pemberian kewenangan dari pusat ke daerah harus berjalan efektif di lapangan
Senin, 25 Maret 2024 15:34 Wib
Anggota DPR: Jaga kerukunan antar umat beragama di Kalteng selama Ramadhan
Senin, 25 Maret 2024 14:14 Wib
Waket DPRD Barut: Penyampaian pokir sesuai dengan aturan berlaku
Senin, 25 Maret 2024 9:02 Wib
Anggota DPRD Barito Utara sampaikan pokir di FPD
Senin, 25 Maret 2024 8:56 Wib
Anggota Satpol PP Damkar Murung Raya diminta lebih responsif
Sabtu, 23 Maret 2024 5:58 Wib
Legislator Palangka Raya tinjau dan salurkan bantuan ke warga terdampak banjir
Selasa, 19 Maret 2024 17:26 Wib
Siapkan RUU mempermudah para penemu dari daerah mengurus hak paten
Selasa, 19 Maret 2024 15:11 Wib
Pembangunan IKN jangan sampai pinggirkan masyarakat terkait isu penggusuran
Senin, 18 Maret 2024 22:24 Wib