Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran menteri, kepala lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi APBN dan APBD agar dapat memberikan stimulus perekonomian bagi masyarakat.
“Ini sudah November 2021, sudah mau masuk ke Desember. Percepat realisasi APBN dan APBD. APBN artinya kementerian/lembaga harus konsentrasi percepat realisasi,” kata Presiden Jokowi di Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.
Presiden juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mencermati realisasi APBD. Mendagri harus menekankan kepada kepala daerah agar realisasi APBD sangat penting untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi, terkhusus di daerah.
“Mendagri lihat APBD yang serapan anggarannya masih kecil juga diberikan perhatian. Tekankan ke mereka bahwa APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Presiden.
Ia mencontohkan realisasi dana perlindungan sosial baru mencapai 77 persen dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), kemudian program padat karya baru 77 persen, sedangkan dukungan ke UMKM dan korporasi baru 60 persen.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2021 dapat mencapai 3,7-4,5 persen (year on year/yoy) meskipun masih berada di masa pandemi COVID-19. APBN 2021 ditetapkan dengan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp1.743,6 triliun.
Adapun di kuartal III 2021, pertumbuhan ekonomi melambat ke 3,51 persen (year on year/yoy) dibanding kuartal II 2021 karena dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Di kuartal II 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,07 persen (yoy).
Jokowi perintahkan percepat realisasi APBN dan APBD
Presiden Joko Widodo melantik para duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (dubes LBBP) untuk sejumlah negara sahabat pada Rabu (17/11/2021). Sebanyak 12 duta besar LBBP menjalani prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta. ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Kris/am.
