Wagub Kalteng: PBJ gerakkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi

id Pbj pemprov kalteng, pengadaan barang dan jasa, wagub kalteng, edy pratowo, kalteng, kalimantan tengah, palangka raya, pertumbuhan ekonomi, pandemi, c

Wagub Kalteng: PBJ gerakkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi

Wagub Kalteng Edy Pratowo (kanan) memimpin rakor TEPRA, Palangka Raya, Selasa, (18/1/2021). (ANTARA/Ho-Pemprov Kalteng)

Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo meminta pengadaan barang dan jasa (PBJ) segera dilaksanakan karena belanja pemerintah merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19.

"PBJ harus tepat waktu, karena bila terjadi keterlambatan dapat mengurangi persentase pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Edy saat memimpin rakor Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya, Selasa.

Belanja PBJ harus berkontribusi signifikan terhadap pengembangan industri kecil menengah (IKM) maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam negeri khususnya di daerah.

Untuk itu pemprov melaksanakan kick off PBJ bersama pemkab dan pemkot se-Kalteng pada Senin (17/1) kemarin, dengan tujuan mempercepat berbagai tahapan dalam kegiatan tersebut.

Edy meminta perangkat daerah se-Kalteng yang selama ini tertinggi capaiannya agar dapat mempertahankan dan perangkat daerah terendah capaiannya agar memperbaiki pengelolaan anggaran, sehingga dapat mendukung pencapaian target realisasi yang ditetapkan setiap triwulan pelaksanaan anggaran.

Pihaknya terus mendorong efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga masing-masing pemerintah daerah dituntut terus berinovasi dan memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya guna.

"Rapat TEPRA ini juga sebagai evaluasi keseluruhan terhadap penyerapan anggaran, baik APBD maupun APBN, proses PBJ pemerintah, hingga penerimaan pendapatan dan hal­ lainnya pada 2021," terangnya.

Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Leonard S. Ampung menyampaikan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi per 31 Desember, realisasi keuangan Rp4,349 triliun lebih dari pagu anggaran Rp4,943 triliun lebih atau sebesar 88,05 persen dan realisasi fisik sebesar 91,79 persen.

Untuk pemerintah kabupaten dan kota realisasi keuangannya adalah sebesar Rp 15,692 triliun lebih, dari total pagu anggaran Rp17,851 triliun lebih atau sebesar 87,91 persen, sedangkan realisasi fisik adalah sebesar 92,13 persen.