27 desa di Barito Utara belum dialiri listrik PLN

id listrik barito utara,pln muara teweh,anggota dpr ri,barito utara,kalteng

27 desa di Barito Utara belum dialiri listrik PLN

Anggota Komisi VII DPR-RI, Willy M Yoseph didampingi Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra, Sekda Muhlis, Wakil Ketua II DPRD Sastra Jaya saat menggelar pertemuan di aula Setda Lantai I,Muara Teweh, Selasa (18/1/2022).ANTARA/HO

Muara Teweh (ANTARA) - Sebanyak 27 desa atau 23 persen dari 93 desa di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, belum dialiri listrik PT PLN.

"Ada dua kendala pembangunan listrik di daerah ini yakni akses jalan dan pembebasan jalan (row)," kata Manajer PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Muara Teweh, Sesen, Rabu. 

Menurut dia, kendala tersebut membuat percepatan pembangunan listrik di Barito Utara tidak maksimal.

"Kita terpaksa harus angkut  material lewat jalur sungai untuk mengangkut peralatan itu, dengan menunggu air tinggi, kalo surut, tidak bisa," katanya. 

Dia mengatakan, desa-desa yang belum teraliri listrik PLN tersebar di lima dari sembilan kecaatan antara lain di Kecamatan Gunung Purei ada tujuh desa, Kecamatan Lahei  ada empat desa. Kecamatan Teweh Timur sebanyak sembilan desa serta Kecamatan Teweh Baru dan Teweh Selatan  masing-masing satu desa. 

Secara rinci kondisi di Kabupaten Barito Utara adalah pertama, rasio elektrifikasi 92,58 persen. Kedua, rasio desa 76,70 persen. Ketiga, total rumah tangga mendapat layanan listrik 99,49 persen. 

Sementara anggota DPRD Barito Utara Henny Rosgiaty Rusli menyebutkan listrik memang menjadi masalah. Tetapi respon dari masyarakat yang merelakan lahannya dilewati jaringan listrik sangat positif. 

"Di Kecamatan Lahei Barat, masyarakat sudah kerja bakti lebih dahulu, sebelum jaringan PLN masuk," kata Heny Rosgiaty. 

Menanggapi kondisi listrik di Kabupaten Barito Utara, anggota DPR RI Willy M Yoseph mengatakan Kalteng bersama Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat termasuk daerah tertinggal soal listrik.  

Mantan Bupati Murung Raya dua periode ini menambahkan kalau PLN belum masuk, itu tandanya negara belum hadir. 

"Kita menantang PLN bagaimana menjadikan Indonesia Terang untuk Kalteng. Butuh dana Rp2 triliun untuk anggaran listrik di Kalteng.Saya nilai itu kecil, karena kita ingin rakyat jadi cerdas, bahagia, dan sejahtera. Saya bicarakan masalah listrik dengan GM PLN Kalselteng, Dirjen, dan Menteri ESDM," kata anggota Komisi VII DPR ini ketika melakukan kunjungan kerja di Muara Teweh, Selasa (19/1).