Atnike Nova Sigiro ditetapkan jadi Ketua Komnas HAM 2022-2027

Senin, 14 November 2022 19:20 WIB

Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Amiruddin (kiri) menyerahkan laporan Komnas HAM secara simbolis kepada anggota Komnas HAM periode 2022-2027 Atnike Nova Sigiro (kanan) disaksikan Plt Sekjen Komnas HAM Aris Wahyudi (tengah) saat serah terima tugas anggota Komnas HAM RI di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (11/11/2022). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) resmi mengangkat sembilan anggota baru untuk periode 2022-2027 yakni Atnike Nova Sigiro, Abdul Haris Semendawai, Pramono Ubaid Tanthowi, Anis Hidayah, Putu Elvina, Saurlin P Siagian, Hari Kurniawan, Uli Parulian Sihombing, dan Prabianto Mukti Wibowo sesuai Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 113/P Tahun 2022 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. ANTARA FOTO/Fauzan/YU.

Jakarta (ANTARA) - Rapat paripurna yang digelar oleh sembilan anggota Komisi Nasional Hak Asasi (Komnas HAM) RI menetapkan Atnike Nova Sigiro sebagai ketua lembaga tersebut periode 2022-2027.

"Dari sidang paripurna yang mengedepankan musyawarah dan mufakat, menghasilkan keputusan struktur kepemimpinan Komnas HAM periode 2022-2027 dan untuk ketua saya sendiri,"
kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro di Kantor Komnas HAM Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan itu, Atnike mengenalkan delapan anggota Komnas HAM lainnya, mulai dari Wakil Ketua Internal Pramono Ubaid Tanthowi, Wakil Ketua Eksternal Abdul Haris Semendawai, hingga Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing.

Selanjutnya, Komisioner Pengaduan Hari Kurniawan, Komisioner Mediasi Prabianto Mukti Wibowo, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Uli Parulian Sihombing, Komisioner Pengawasan Uli Parulian Sihombing, dan Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah.

Dua jabatan lainnya, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Putu Elvina dan Komisioner Pengkajian dan Penelitian Saurlin P. Siagian.

Dalam sidang paripurna tersebut, anggota Komnas HAM RI periode 2022-2027 juga memutuskan prioritas kerja 6 bulan ke depan, yaitu pelanggaran HAM yang berat dan permasalahan HAM di Papua.

Selanjutnya, konflik agraria, kelompok marginal (disabilitas, pekerja migran, masyarakat adat, dan pembantu rumah tangga), perlindungan pembela HAM, kebebasan beragama dan berkeyakinan, bisnis dan HAM, antisipasi Pemilu 2024 dan pemantauan RANHAM 2022-2024.