Pemkab Kapuas konsultasi keuangan daerah ke BPKP dan BPK RI

id Pemkab Kapuas konsultasikeuangan daerah ke BPKP dan BPK RI, kalteng, Kapuas, ekonomi

Pemkab Kapuas konsultasi keuangan daerah ke BPKP dan BPK RI

Penjabat Bupati Kapuas, Darliansjah, beserta jajarannya melakukan foto bersama usai lakukan koordinasi ke BPKP Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, Selasa (7/1/2025). ANTARA/HO-Diskominfosantik Kapuas

Kuala Kapuas (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, terus berupaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah guna mencapai transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Kalteng di Palangka Raya.

“Tujuannya agar pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas menjadi lebih baik, akuntabel, tertib dan efisien,” kata Penjabat (Pj) Bupati Kapuas, Darliansjah di Kuala Kapuas, Rabu.

Selain itu, koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawas keuangan, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan anggaran berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah setempat, menggali masukan serta bimbingan teknis terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: IGTKI Kapuas dorong penerapan tujuh karakter positif bagi peserta didik

Melalui koordinasi ini, Pemkab Kapuas juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang efektif, pelaporan keuangan yang akurat, dan mekanisme pengawasan yang transparan.

Tidak hanya itu, pertemuan ini menjadi momen penting untuk membahas upaya-upaya pencegahan terhadap potensi penyimpangan anggaran serta memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola keuangan yang bersih dan bertanggung jawab.

Pemkab Kapuas berharap dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih modern dan efisien. Dalam hal ini, masukan dari BPKP dan BPK RI sangat diharapkan untuk mengembangkan sistem yang terintegrasi, sehingga pelaporan keuangan dapat dilakukan secara real-time dan mudah diakses oleh pihak-pihak terkait.

Langkah proaktif ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Kapuas untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran yang tepat sasaran. Dengan dukungan dari BPKP dan BPK RI, diharapkan Kabupaten Kapuas mampu menjadi salah satu contoh daerah yang berhasil menerapkan tata kelola keuangan yang unggul di Kalteng.

Baca juga: Dinkes Kapuas evaluasi kinerja selama 2024

Baca juga: Korwil Pendidikan Kapuas Hilir: 2025 jadi momentum wujudkan pendidikan merata dan berkualitas

Baca juga: Legislator Kapuas dukung gerakan pemeriksaan kesehatan gratis