Legislator dorong pemerintah desa di Kotim tingkatkan inovasi

id Legislator dorong pemerintah desa di Kotim tingkatkan inovasi, kalteng, Sampit, kotim, Kotawaringin Timur, dprd kotim, Muhammad Kuniawan Anwar

Legislator dorong pemerintah desa di Kotim tingkatkan inovasi

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Muhammad Kurniawan Anwar. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

Sampit (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Muhammad Kurniawan Anwar mendorong pemerintah desa di daerah ini meningkatkan inovasi untuk memajukan pembangunan desa.

"Kami meminta kepala desa dan perangkat dapat memberikan hasil maksimal demi kemajuan desa. Untuk mewujudkan ini, desa harus selalu berinovasi," kata Kurniawan di Sampit, Rabu.

Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari 17 kecamatan yang terbagi pada 17 kelurahan dan 167 desa. Luas dan rumitnya geografis Kotawaringin Timur menjadi tantangan besar dalam percepatan pembangunan di daerah ini.

Menurut Kurniawan, saat ini pemerintah pusat cukup besar menganggarkan anggaran dana desa. Oleh sebab itu desa diharapkan dapat berinovasi dalam teknologi dan pekembangan zaman.

Legislator Partai Amanat Nasional ini menilai seharusnya percepatan pembangunan itu semakin mudah diwujudkan dengan memulainya dari desa. Hal itu karena setiap desa kini sudah digelontor anggaran rata-rata di atas Rp1 miliar per tahun.

Baca juga: DPRD Kotim jajaki kerja sama dengan BPN dan Dishut Kalteng

Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah desa dalam mempercepat pembangunan. Namun tentu dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai di lingkup pemerintah desa agar bisa mengelola anggaran tersebut secara efektif, tepat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Setiap desa harus mempersiapkan diri untuk menciptakan produk unggulan desa. Hal ini juga tidak lepas dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan.

Setiap desa mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alam di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, pertambangan, wisata, kerajinan dan lainnya. Potensi tersebut perlu dioptimalkan demi peningkatan perekonomian masyarakat dan kemajuan desa.

Desa bisa mengoptimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bahkan, BUMDes bisa menjadi sarana pemerintah desa meningkatkan pendapatan desa yang hasilnya akan kembali dinikmati oleh masyarakat desa.

"Kami juga berencana rapat kerja dengan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dan kepala desa demi monitoring kinerja dan mengetahui lebih dalam kendala-kendala desa yang dialami selama ini sehingga bisa dicarikan solusi bersama," demikian Kurniawan.

Baca juga: Komisi I DPRD Kotim tinjau lahan tambang bersengketa

Baca juga: Turnamen bola voli pererat kebersamaan antar OPD di Kotim

Baca juga: Penjualan pernak pernik imlek di Sampit mulai ramai pembeli