Palangka Raya (ANTARA) - Sejumlah mahasiswa dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) melaksanakan kuliah lapangan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya.
Kedatangan mahasiswa ke kantor wakil rakyat tersebut, disambut langsung Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi, Sekretaris DPRD Kota Palangka Raya Yustinus Gunihardi serta Staf Ahli DPRD Kota Palangka Raya, kemarin.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi menyampaikan, selamat datang kepada mahasiswa untuk kuliah lapangan ke kantor DPRD Kota Palangka Raya.
“Kami dengan senang hati menerima kehadiran kawan-kawan mahasiswa untuk belajar secara langsung bagaimana tugas dan fungsi DPRD Kota Palangka Raya,” katanya.
Baca juga: UMPR galakkan riset koloborasi internasional dosen dan mahasiswa
Subandi menjelaskan mengenai struktur organisasi, fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.
Sementara Ketua Program Studi Administrasi Publik, Dr (Cand) Milka, S.Sos, MAP, mengatakan, tujuan kegiatan ini, untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai mekanisme kerja legislatif di tingkat daerah dan memberikan pemahaman langsung tentang proses pembentukan kebijakan publik.
Kegiatan ini, menurut Milka, merupakan bagian dari mata kuliah mata Implementasi Kebijakan, Hukum Administrasi Publik, dan Etika Administrasi Publik, yang menekankan pada pembelajaran praktis mengenai tata kelola pemerintahan daerah.
“Kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga melihat secara langsung bagaimana DPRD bekerja dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menyusun kebijakan,” ujarnya.
Dia mengharapkan, para mahasiswa dapat memiliki perspektif yang lebih luas dan kritis terhadap dinamika pemerintahan daerah, serta termotivasi untuk berkontribusi dalam pembangunan melalui jalur akademik maupun praktis di masa depan.
Mahasiswa selain diberi kesempatan untuk bertanya juga diajak berkeliling ruang sidang utama komisi, untuk mengenal lebih dekat suasana kerja legislatif.
Antusiasme terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, terutama terkait dengan proses pembentukan peraturan daerah (Perda) dan upaya DPRD dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pemerintahan.
Baca juga: FAI UMPR gandeng pakar internasional matangkan pendirian S2 PAI
Baca juga: FAI UMPR tingkatkan strategi pembelajaran era digital lewat kuliah pakar
Baca juga: Gubernur Kalteng siap hadiri Muspimwil dan canangkan program Satu Rumah Satu Sarjana
