Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mematangkan persiapan menghadapi penilaian kinerja terhadap delapan aksi konvergensi stunting tingkat provinsi dalam rangka percepatan penurunan stunting di wilayah setempat.
“Hari ini kami menggelar rapat koordinasi bersama semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan tim percepatan penanganan stunting dalam rangka menghadapi penilaian delapan aksi konvergensi stunting di provinsi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Umar Kaderi di Sampit, Selasa.
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kotim Irawati yang menginstruksikan semua OPD terkait memaksimalkan persiapan menghadapi penilaian kinerja delapan aksi konvergensi stunting di tingkat provinsi.
Umar menjelaskan, aksi konvergensi stunting adalah upaya terpadu dan bersama-sama untuk mencegah dan menurunkan stunting, dengan mengintegrasikan berbagai program dan layanan terkait, mulai dari tingkat pusat hingga desa.
Aksi ini meliputi delapan langkah terpadu yang bertujuan mempercepat penurunan prevalensi stunting, yakni analisa situasi stunting, rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan/kebijakan, pembinaan kader, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi data, serta review (peninjauan) kinerja.
Dalam melaksanakan aksi tersebut tidak hanya dibebankan pada satu pihak saja, tetapi melibatkan tim percepatan penanganan stunting yang terdiri atas sejumlah OPD.
Sejumlah OPD itu di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial dan lainnya.
“Maka dari itu, pada rapat ini kami kumpulkan semua OPD terkait, karena kami ingin agar semua kegiatan tentang penanganan stunting di Kotim bisa terekam semua, karena itulah yang nanti kita tampilkan pada penilaian di provinsi,” ujarnya.
Ia melanjutkan, berbagai upaya telah dilakukan oleh tim percepatan penanganan stunting untuk menekan angka stunting di Kotim. Salah satu program yang digalakkan pada 2025 ini adalah pemberian makanan tambahan di semua wilayah.
Namun, karena keterbatasan anggaran ada beberapa kecamatan yang pemberian makanan tambahan dilakukan melalui Puskesmas, tapi jumlahnya tidak banyak. Selain itu, pihaknya juga mendapat bantuan dari perbankan dan perusahaan swasta melalui program CSR.
Baca juga: Tinggal selangkah lagi Pemkab Kotim wujudkan Sekolah Rakyat
Pemberian makanan tambahan mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal yang memiliki kandungan gizi lebih tinggi, baik itu sayuran, ikan, telur, dan buah-buahan.
Kemudian, ada pula program Pangan Keperluan Medis Khusus (PKMK) yakni pangan olahan yang diproses secara khusus untuk sasaran dengan penyakit / gangguan tertentu. Dalam hal ini PKMK ditujukan bagi bayi dan balita yang stunting.
“Dengan upaya-upaya tersebut kami yakin bisa mendapatkan hasil yang baik pada penilaian delapan aksi konvergensi stunting di tingkat provinsi nantinya, tetapi untuk saat ini kami kumpulkan bahan-bahannya dulu,” imbuhnya.
Umar menambahkan, dalam rapat itu pihaknya juga membahas terkait data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2024 dari pemerintah pusat yang belum keluar. Pasalnya, data SKI 2024 yang sudah keluar baru hingga tingkat provinsi, sedangkan kabupaten belum.
SKI merupakan integrasi dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI) yang sebelumnya digunakan sebagai acuan data stunting oleh pemerintah pusat.
Data SKI ini menjadi indikator bagi pemerintah daerah untuk mengetahui sudah benar atau tidak langkah-langkah penanganan stunting yang telah dilakukan sekaligus untuk menyusun langkah strategis kedepannya.
Sementara jika mengacu pada data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) berdasarkan kegiatan penimbangan dan pengukuran yang dilakukan pemerintah daerah menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting di angka 19,1 persen.
Dengan mengacu pada data e-PPGBM 2024 tersebut, pihaknya berharap prevalensi stunting di Kotim pada hasil SKI nantinya bisa berada di bawah angka 20 persen.
Pihaknya optimistis target itu bisa dicapai lantaran tren angka stunting Kotim yang terus menurun dari tahun ke tahun, dari yang dulunya 48,84 persen pada 2018 terus menurun hingga 35,5 persen pada 2023.
“Sesuai arahan pimpinan, target kita paling tidak berkisar di bawah 20 persen. Mudah-mudahan bisa tercapai, karena itu artinya kita berhasil dengan upaya-upaya penanganan stunting yang telah kita lakukan,” demikian Umar.
Baca juga: Pemkab Kotim telah bentuk Koperasi Merah Putih di 10 desa
Baca juga: Pemkab Kotim tingkatkan kompetensi SDM mewujudkan pelayanan prima
Baca juga: Disnakertrans Kotim dorong hilirisasi SDA sejalan peningkatan SDM
