Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menargetkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) setempat meningkat dari 0,57 poin atau kategori sedang pada 2024 menjadi 0,81 poin atau kategori tinggi pada 2025.
“Sementara ini nilai IKD kita masih kategori sedang, tapi kita berharap kedepannya nilai itu bisa ditingkatkan dan kita bisa memiliki nilai tinggi, dalam artian kesiapsiagaan kita meningkat dan ketika terjadi suatu bencana bisa langsung kita atasi semua,” kata Bupati Kotim Halikinnor di Sampit, Selasa.
Hal ini ia sampaikan usai membuka kegiatan perhitungan IKD Kotim 2025 yang merupakan komponen penilaian untuk melihat ketahanan atau kapasitas daerah dalam hal kebencanaan dan dalam rangka mendorong penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kotim.
Halikinnor menyebut, kegiatan ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa penanggulangan bencana adalah urusan wajib pemerintah daerah.
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki cukup banyak potensi kebencanaan dan sering kali bencana tersebut datang tanpa diduga, sehingga pemerintah pusat menginstruksikan agar setiap daerah memiliki ketahanan yang dinilai dari IKD.
Perhitungan IKD setiap tahun menjadi suatu sarana strategis untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, sekaligus menghasilkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).
“Misalnya, ketika terjadi bencana banjir, tanah longsor dan lainnya maka daerah itu bisa cepat tanggap, langsung bergerak, yang mana dalam IKD ini melibatkan beberapa OPD maupun instansi vertikal yang berada di bawah koordinasi kepala daerah,” ujarnya.
Perhitungan IKD ini juga mendukung penyelarasan RPJPN dan RPJPD 2025-2045, khususnya dalam indikator IRB yang mencerminkan kerugian ekonomi akibat bencana.
Kedepannya, IRB menjadi pedoman indikator pembangunan daerah, sehingga penyesuaian dengan hasil resmi BNPB sangat diperlukan untuk perencanaan jangka panjang.
Baca juga: BPBD Kotim antisipasi karhutla dan kekeringan di wilayah selatan
“IKD juga berperan penting dalam penilaian kinerja kepala daerah, khususnya Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu, saya mengharapkan dukungan penuh seluruh perangkat daerah dalam penyediaan data dan bukti dukung yang valid dalam perhitungan ini,” ucapnya.
Selain perhitungan, pihaknya juga menggelar pelatihan guna meningkatkan IKD dengan pendampingan langsung oleh Direktorat Pemetaan, Evaluasi Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hal ini sebagai bukti keseriusan daerah dalam menanggapi segala potensi kebencanaan, termasuk beberapa jenis bencana yang jarang terjadi di Kotim. Sebab, menurutnya dengan kondisi sekarang semakin sulit untuk memprediksi potensi bencana di suatu wilayah.
Menurutnya, sekalipun bencana seperti gunung meletus dan tanah longsor belum pernah terjadi di wilayah Kotim, tetapi bukan berarti potensi bencana itu tidak ada sama sekali, sehingga antisipasi dini tetap diperlukan.
“Contohnya gempa bumi yang dulu tidak pernah sampai, tetapi sekarang sudah terasa di wilayah kita. Tidak menutup kemungkinan ada gunung di bawah laut atau potensi gesekan lempengan bumi segala macam, sehingga kita harus tetap tanggap,” pungkasnya.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim Multazam menyampaikan perhitungan IKD Kotim 2025 ini berproses hingga November mendatang dan kegiatan hari ini baru tahap awal.
Dalam perhitungan IKD ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal, di antaranya BMKG Kotim, PLN ULP Sampit, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Cipta Karya, tata Ruang dan Pertanahan, serta pemerintah kecamatan pada zona-zona tertentu yang menjadi prioritas.
“Pada awal ini kami diberikan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang nantinya akan dikoreksi dan ini tentunya ini akan tetap kami koordinasikan dengan BP-BPK Kalteng, karena setelah kabupaten itu verifikasinya melalui BP-BPK Kalteng baru kemudian ke pusat,” sebutnya.
Ia menyebutkan, bahwa indikator perhitungan IKD ini berisi serangkaian pertanyaan kunci yang digunakan untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di suatu wilayah.
Baca juga: Bupati Kotim perintahkan jajarannya dukung program PKK
Setiap potensi kebencanaan dibahas satu per satu, mulai dari penyebab hingga penanggulangan dan pengelolaan kawasan. Semua akan dinilai, baik secara administratif maupun tindakan yang sudah dilakukan pemerintah daerah dan itu mempunyai nilai IKD.
Salah satu contohnya berkenaan dengan bantaran sungai yang dari segi tata ruang telah dilakukan pemetaan berbasis risiko bencana, sehingga dapat dilakukan upaya untuk meminimalkan tingkat kerugian maupun kerusakan akibat bencana.
“Walaupun tentunya kita tidak menghendaki terjadinya bencana, tetapi dengan begitu setidaknya kita bisa meminimalkan tingkat kerugian, karena jika terjadi kerugian atau kerusakan itu bisa berdampak terhadap investasi daerah,” terangnya.
Dengan adanya IKD ini pula diharapkan kedepannya Kotim bisa mulai menata investasi maupun bangunan milik pemerintah atau masyarakat agar tidak lagi berada pada kawasan yang risiko bencananya tinggi.
Sementara, berdasarkan perhitungan IKD ini potensi bencana yang paling tinggi di Kotim adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), lalu disusul banjir.
Disamping itu, kekeringan juga menjadi atensi pemerintah daerah, walaupun dampaknya masih dalam skala kecil tetapi hal ini menyangkut kebutuhan vital masyarakat, khususnya masyarakat wilayah selatan yang masih mengandalkan hujan sebagai sumber air bersih.
Dengan adanya potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini artinya ancaman krisis air bersih juga menghantui masyarakat wilayah selatan. Bahkan, jika hal ini berlangsung dalam jangka panjang akan berdampak pula pada wilayah utara.
Masyarakat wilayah utara Kotim selama ini mengandalkan Sungai Mentaya sebagai sumber air. Jika terjadi kekeringan panjang maka diperkirakan akan terjadi pendangkalan sungai di daerah hulu dan air dari sungai yang dangkal tidak bisa lagi digunakan untuk konsumsi.
“Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu diketahui teknis penanganannya seperti apa dan itu juga dibahas dalam IKD,” demikian Multazam.
Baca juga: DPRD Kotim: Harlah Pancasila momentum gelorakan semangat perjuangan
Baca juga: DPRD Kotim dukung rencana pemindahan aktivitas kapal barang
Baca juga: Disdik Kotim tingkatkan kompetensi guru PAUD untuk siapkan generasi emas
