Pulang Pisau (ANTARA) - Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus menunjukkan komitmen dalam menangani kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sekalipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Pulpis Evy Herawati di Pulang Pisau, Rabu, mengatakan bahwa pengurangan anggaran tidak menyurutkan langkah pihaknya untuk tetap membantu penyandang disabilitas pada tahun 2025.
"Tahun ini kita tetap menyediakan bantuan berupa kursi roda. Bantuan berupa sembako dan sandang juga tetap disalurkan, hanya jumlahnya mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya," ucapnya.
Dirinya pun menyoroti pentingnya perhatian terhadap penyandang disabilitas mental. Menurutnya, pada perubahan anggaran tahun ini, pihaknya mengusulkan penganggaran khusus untuk kerja sama dengan panti rehabilitasi.
"Pihak provinsi memiliki keterbatasan kuota, jadi kami juga bekerja sama dengan pihak swasta dan kami hanya mendapatkan jatah enam orang untuk satu tahun," kata Evy.
Menanggapi pertanyaan mengenai penanganan ODGJ tahun ini, Evy membenarkan bahwa kasusnya cukup banyak. Dikatakannya sudah ada satu ODGJ yang Dinas Sosial setempat antar ke Panti Pambelum dan dua ODGJ ke Panti JAM sesuai kuota dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah yang hanya menerima dua orang per tahun.
Ia menambahkan bahwa sebelumnya juga ada pasien dari Maliku yang telah kembali ke keluarganya, dan ada satu orang lagi dari Kecamatan Pandih Batu yang masuk rehabilitasi. Termasuk permasalahan pasca pengobatan yang juga turut menjadi perhatian.
Baca juga: Fraksi di DPRD Pulpis ingatkan pentingnya efisiensi dan pelayanan publik
Evy menjelaskan bahwa obat-obatan untuk ODGJ hanya tersedia di Rumah Sakit Kalawa Atei, bukan di Puskesmas setempat. Selama ini, pengambilan obat masih dibantu oleh pihak desa atau keluarga.
"Tapi harus kami akui, kendalanya adalah biaya dan jarak. Banyak keluarga yang tidak mampu mengambil obat secara rutin ke rumah sakit," ujar dia.
Evy menuturkan bahwa meskipun pasien memiliki BPJS gratis, masalah justru terletak pada akomodasi. Misalnya warga dari Maliku, untuk mengambil obat ke Palangka Raya tentu membutuhkan biaya.
"Ke depan, kami berharap Dinas Sosial bisa memfasilitasi distribusi obat ini agar lebih terjangkau," demikian Evy.
Baca juga: Apdesi Pulang Pisau berikan dukungan moral kepada Kades Ramang
Baca juga: Dispursip Pulang Pisau cetak generasi cinta budaya
Baca juga: Wakil Bupati Pulang Pisau ingatkan lima pesan kunci cegah stunting
