Pulang Pisau (ANTARA) - Wakil Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Ahmad Jayadikarta menegaskan pemerintah kabupaten berkomitmen menindaklanjuti seluruh temuan yang menjadi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Ahmad Jayadikarta menjelaskan, meski Pulang Pisau kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bukan berarti seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan tanpa kekurangan, dan dalam hal ini, pemerintah daerah tetap berkewajiban menyelesaikan temuan yang bersifat administratif maupun finansial.
"Dalam waktu yang ditentukan, yaitu 60 hari, kami segera menindaklanjuti semua temuan yang menjadi rekomendasi. Bersama Inspektorat, kami sudah menyampaikan ke unit pelaksana teknis perangkat daerah, agar segera merespons sesuai ketentuan," ujar Jayadikarta di Pulang Pisau, Selasa.
Ia menyampaikan opini WTP tidak menghapus kewajiban daerah melakukan perbaikan dan pengembalian, bila dalam temuan BPK terdapat indikasi kerugian negara. Pemerintah setempat memastikan seluruh satuan kerja terkait memahami dan menjalankan rekomendasi BPK secara tertib.
Ahmad Jayadikarta mengingatkan jajaran perangkat daerah jangan lalai atau menyepelekan rekomendasi dari hasil pemeriksaan. Jika tidak ditindaklanjuti dengan baik, maka temuan tersebut bisa menjadi pintu masuk bagi Aparat Penegak Hukum (APH).
"Kalau tidak ditindaklanjuti, temuan itu bisa mengundang auditor APH masuk kembali untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Ini tentu tidak kita harapkan," tegas Jayadikarta.
Baca juga: Bupati Pulpis instruksikan pemberian sanksi angkutan lebihi batas tonase
Menurutnya, Pemkab Pulang Pisau juga telah berkoordinasi aktif dengan DPRD sebagai mitra dalam pengawasan penggunaan anggaran. Rekomendasi dari Pansus DPRD juga menjadi salah satu acuan penting dalam memperbaiki sistem tata kelola keuangan daerah.
Ahmad Jayadikarta juga memberikan apresiasi kepada fraksi-fraksi di DPRD atas saran atau masukan, agar pengelolaan anggaran pembangunan Pulang Pisau bisa menjadi lebih baik lagi ke depan.
Baca juga: DPRD Pulang Pisau minta pemkab tindaklanjuti rekomendasi BPK
Baca juga: Dinsos akui anggaran bantuan disabilitas dan ODGJ di Pulpis masih terbatas
Baca juga: Fraksi di DPRD Pulpis ingatkan pentingnya efisiensi dan pelayanan publik
