Palangka Raya (ANTARA) - Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menindaklanjuti instruksi Gubernur Agustiar Sabran, memastikan keakuratan berbagai data di sektor perkebunan untuk mendukung pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Penguatan data sebagai landasan kerja tim optimalisasi PAD sangat penting. Jadi dari data yang akan disampaikan ke Bapenda, dan nantinya diolah tim optimalisasi, sudah merupakan data yang akurat," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kalteng, Herson B Aden di Palangka Raya, Senin.
Hal itu dia sampaikan dalam rapat optimalisasi PAD di Aula Dinas Perkebunan Kalteng, yang turut melibatkan jajaran dinas terkait juga perwakilan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).
Herson meminta perkebunan besar swasta (PBS) dan Gapki berpartisipasi dalam penyediaan data secara transparan dan akurat kepada pemerintah provinsi.
Kepala Disbun Kalteng Rizky R Badjuri menyampaikan, kegiatan ini sebagai langkah awal untuk merapikan dan menyatukan data yang selama ini tersebar di berbagai instansi dan pihak.
Baca juga: Gubernur Kalteng prioritaskan peningkatan PAD, tekankan perusahaan wajib penuhi berbagai aturan
Dia menjabarkan, data ini dipegang BPS, Disbun, perusahaan, Bapenda, dan UPT Dispenda. Untuk itu pihaknya kolaborasikan semua data tersebut.
"Sebagai tahap awal, kita beri waktu 30 hari kepada anggota Gapki untuk klarifikasi data," ujarnya.
Setelah tahap tersebut, data akan diklarifikasi kepada perusahaan yang belum tergabung dalam Gapki. Diharap perusahaan-perusahaan tersebut segera menjadi anggota Gapki guna mempermudah sinergi data dan koordinasi.
Rizky menambahkan, data yang dimaksud mencakup berbagai komponen seperti plasma, CSR, alat berat, kendaraan berpelat KH, air permukaan, tenaga kerja, hingga NPWP.
Sementara itu, mengacu dari data Disbun Kalteng, PBS se-Kalteng per 2024 sebanyak 301 PBS dengan luas 3.275.758,46 Ha. Dari 301 PBS, 210 PBS operasional dengan luas 1.362.250,59 Ha dan 99 PBS belum operasional dengan luas 1.913.508,87 Ha. Tercatat sebanyak 73 PBS yang belum melakukan plasma di wilayah Kalteng.
"Semua data itu akan kami sinkronkan dengan kabupaten, lalu dirapikan dan diserahkan ke BPS sebagai satu kesatuan data yang valid," terangnya.
Baca juga: Gubernur Kalteng luncurkan Car Free Night 'Huma Betang Night 2025'
Baca juga: Gubernur gali berbagai potensi kerja sama dengan Turki untuk Kalimantan Tengah
Baca juga: TP Posyandu Kalteng transformasikan layanan dengan pendekatan terpadu enam bidang
