Palangka Raya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tepatnya ke SMK Negeri 9 Bandung.
"Kunjungan kerja ini untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah. Untuk itu kami ingin mempelajari sektor pendidikan yang ada di daerah lain," kata Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, Senin.
Bersama jajaran Komisi III, Ansyari mengatakan, SMK Negeri 9 Bandung tersebut telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Untuk itu pihaknya ingin melihat secara langsung upaya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam mendorong keberhasilan lembaga pendidikan vokasi yang sudah menjadi BLUD.
“SMKN 9 Bandung memiliki jurusan andalan di bidang kuliner/tata boga, kecantikan, wisata, dan lainnya, hingga mampu mandiri secara finansial,” ucapnya.
Baca juga: Legislator Kalteng sebut warga Kotim dan Seruyan minta jaringan listrik stabil
Ansyari mengatakan, kedatangan pihaknya disambut langsung kepala SMK Negeri 9 Bandung yang kemudian menjelaskan strategi keberhasilan mereka.
Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bagaimana sekolah berproses setelah berstatus BLUD, termasuk menghadapi tantangan, mendorong inovasi, hingga menerapkan Teaching Factory (TEFA).
“Persyaratan substantif, administratif, dan teknis menjadi hal utama dalam penerapan BLUD di sekolah. SMKN 9 Bandung bahkan menjadi contoh sekolah pariwisata unggul di Indonesia yang sudah menerapkan ASEAN Common Tourism Curriculum (CATC), serta menjadi rujukan praktik terbaik tingkat ASEAN,” ujarnya.
Legislator dari Partai Gerindra ini menilai, apa yang dilakukan SMKN 9 Bandung dapat menjadi inspirasi bagi SMK di Kalimantan Tengah.
Dia meyakini, setiap daerah memiliki potensi yang bisa diunggulkan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
“Kami ingin mendorong SMK di Kalteng agar lebih unggul. Jika di Jawa Barat memiliki potensi pariwisata, maka Kalteng kaya dengan potensi alam. Bidang pertanian misalnya, saat ini sedang menjadi fokus pemerintah pusat. Karena itu, peran Pemprov, legislatif, hingga pihak swasta harus saling mendukung dan berkolaborasi,” demikian Ansyari.
Baca juga: Legislator Kalteng ingatkan Sekolah Rakyat harus utamakan hak guru
Baca juga: DPRD Kalteng imbau masyarakat waspada kejahatan dan aktivitas ilegal keuangan
Baca juga: Ketua DPRD Kotim desak normalisasi drainase di Jalan Tjilik Riwut
