Sampit (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menyiapkan langkah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus mengantisipasi efisiensi anggaran yang rencananya berlanjut pada 2026 nanti.
"Kita tahu di 2026 nanti, sebagaimana pidato keuangan presiden akan tetap melakukan efisiensi. Makanya kemarin rapat dengan gubernur terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah," kata Kepala Bapenda Kotawaringin Timur, Ramadansyah di Sampit, Selasa.
Kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran yang juga berimbas pada keuangan pemerintah daerah, tentu harus disikapi. Apalagi, efisiensi pemerintah berencana melanjutkan efisiensi anggaran pada 2026 nanti.
Selain menghemat anggaran, upaya mengoptimalkan PAD menjadi langkah yang harus ditempuh. Harapannya, peningkatan PAD bisa menambah kemampuan keuangan daerah di tengah berkurangnya kucuran anggaran dari pemerintah pusat.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, belum lama ini telah dilakukan rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan pemerintah kabupaten/kota di Palangka Raya. Bupati Halikinnor turut hadir dalam rapat yang dipimpin Gubernur Agustiar Sabran tersebut.
Menurut Ramadansyah, ada sejumlah langkah yang telah disepakati bersama. Bahkan masing-masing kepala daerah telah menandatangani komitmen bersama terkait sinergi optimalisasi PAD tersebut.
Langkah pertama yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Upaya yang akan dilakukan yakni memaksimalkan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) menjadi 20 persen.
"Kemarin waktu penetapan di 2024 itu kita sama-sama DPR itu menetapkan 5 persen. Dengan perkembangan waktu, hasil evaluasi sekarang kita sudah merubah perda (peraturan daerah) terkait itu menjadi Perda Nomor 1 tahun 2025 tarif menjadi 20 persen," kata Ramadansyah.
Baca juga: Seorang penumpang di Sampit hilang melompat ke laut
Pemerintah daerah juga berharap kepada seluruh masyarakat maupun dunia usaha agar membeli MBLB atau galian C hanya kepada usaha galian C yang memiliki izin. Dengan begitu, pemerintah daerah akan mendapatkan pemasukan pajak daerah dari transaksi tersebut.
Di sisi lain, pemerintah daerah mengimbau pengusaha galian C yang belum berizin untuk segera mengurus izinnya sehingga bisa beroperasi dengan aman sesuai aturan. Dengan begitu, pengusaha juga akan berkontribusi terhadap pendapatan daerah melalui transaksinya.
Langkah kedua yang akan dilakukan adalah mendata kendaraan bermotor yang ada di daerah ini. Hal ini terkait opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penerimaan bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten melalui bagi hasil.
Semakin valid data objek pajak kendaraan bermotor, maka semakin besar pula potensi pendapatan asli daerah dari sektor ini. Harapannya potensi ini bisa terus dioptimalkan penagihannya.
Langkah ketiga, Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah dan Bapenda Kabupaten Kotawaringin Timur sepakat untuk bersama-sama melakukan penagihan penggunaan air permukaan maupun air tanah yang digunakan oleh perusahaan.
"Harapan kita, langkah-langkah ini mampu meningkatkan PAD kita, termasuk pendataan alat-alat berat yang akan kita lakukan cek bersama dengan Bapenda provinsi," timpalnya
Ramadansyah menambahkan, saat ini realisasi PAD sudah mencapai 50 persen dari target Rp400 miliar lebih. Pihaknya optimistis target tersebut nantinya bisa tercapai.
"Upaya bersama dalam optimalisasi PAD ini kemarin sudah disepakati oleh Pak Gubernur dan Pak Bupati bahwa akan dilakukan per zona. Rapatnya nanti mungkin langsung di kabupaten masing-masing bersama pak gubernur langsung meninjau lapangan," demikian Ramadansyah.
Baca juga: Sekwan Kotim sebut penggantian Ahyar Umar sudah diusulkan ke gubernur
Baca juga: Sampaikan tujuh tuntutan, demonstrasi di Sampit berlangsung damai
Baca juga: Beras premium Bulog diminati pengunjung Sampit Trade Expo
