Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Tim Manajemen Bantuan Gizi melaksanakan rapat untuk membahas inventarisasi lahan untuk daerah bantaran sungai.
Rapat tersebut digelar di Aula Peteng Karuhei I Kantor Wali Kota Palangka Raya dan dipimpin langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, Kamis.
Arbert menyampaikan, inventarisasi daerah bantaran sungai sementara ini fokus pada tenaga pendidik, pelajar, ibu hamil dan menyusui, serta anak-anak stunting penerima manfaat program yang terbatas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Untuk tingkat SMA menjadi kewenangan provinsi, namun jika sewaktu-waktu kewenangan berubah, Pemerintah Kota siap menyesuaikan,” ujarnya.
Dikatakannya, Pemkot Palangka Raya terus berupaya memaksimalkan sumber daya lokal dalam mendukung penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan berjumlah 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
“Saat ini baru terbentuk 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, artinya kita perlu tambahan lima lagi agar target terpenuhi,” terang Arbert.
Ia menegaskan, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah bantaran sungai harus memperhatikan aspek keterjangkauan serta pemberdayaan masyarakat setempat.
“Jangan sampai satuan layanan yang dibangun tidak berjalan karena lokasinya terlalu jauh atau kurang dimanfaatkan. Prinsipnya, kita dorong pembentukan SPPG baru dengan tetap memegang aturan yang berlaku dan memberdayakan potensi lokal,” pungkasnya.
