Palangka Raya (ANTARA) - Wali Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Fairid Naparin di Kantor Wali Kota di Palangka Raya, Rabu menerima audiensi dari sejumlah mahasiswa untuk membahas empat program pemerintah daerah setempat.
Seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Kota Palangka Raya, Aris selaku perwakilan mahasiswa mengatakan, pihaknya datang dengan jumlah yang tidak banyak agar audiensi berjalan damai dan kondusif.
"Terima kasih juga kepada Pemerintah Kota Palangka Raya yang sudah bersedia menerima kami pagi ini,” kata Aris.
Dalam kesempatan tersebut, Aris menyampaikan empat poin tuntutan. Pertama, terkait perbaikan infrastruktur jalan di kawasan Menteng, Tilung, dan sejumlah titik di pusat kota. Kedua, perbaikan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di beberapa lokasi yang dinilai masih kurang optimal.
“Ketiga, kami berharap efektivitas kerja perangkat daerah dapat ditingkatkan. Terakhir, kami meminta perhatian khusus Wali Kota untuk menindaklanjuti persoalan masyarakat Lewu Taheta,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi secara tertib. Ia pun meminta maaf karena baru dapat menjawab langsung audiensi dari mahasiswa tersebut.
“Terkait pembangunan jalan, Menteng sudah masuk program prioritas, sedangkan kawasan Temanggung Tilung dijadwalkan pada 2026 melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),” jelas Fairid.
Untuk persoalan sampah, ia menegaskan bahwa capaian penanganan di Palangka Raya cukup baik dengan angka 71,08 persen dari total timbulan 58.491 ton pada 2024. Selain itu, telah dilakukan inovasi pengolahan limbah, salah satunya pembuatan paving block dari daur ulang, yang bahkan mendapat atensi Pemerintah Korea Selatan.
“Kami juga sudah merencanakan pembangunan 10 TPS baru berukuran 6x6 meter, hanya saja masih ada kendala penolakan warga dan keterbatasan lahan,” tambahnya.
Sementara mengenai konflik lahan masyarakat Lewu Taheta, Fairid menuturkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polda Kalteng. Untuk sementara, lahan yang disengketakan dikembalikan kepada negara sembari menunggu penyelesaian hukum.
“Semua persoalan yang disampaikan sebenarnya sudah dalam proses. Apa pun tantangannya, kami tetap berkomitmen menjalankan roda pemerintahan di Palangka Raya dengan sebaik-baiknya,” tutup Fairid.
