Sampit (ANTARA) - Rencana pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada 2026 tengah menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, pemerintah kabupaten setempat pun diminta bijak dalam menyikapinya.
“Dengan adanya pemangkasan anggaran itu kita memahami terjadi lagi perubahan anggaran fiskal daerah untuk tahun 2026. Tentu pemda harus segera bersikap dan bisa membuat kebijakan secara cepat dan tepat,” kata Anggota Komisi I DPRD Kotim Muhammad Kurniawan Anwar di Sampit, Senin.
Diketahui, berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan, yang berisi Penyampaian Rancangan Alokasi TKD Tahun Anggaran 2026, maka Pemkab Kotim harus mengurangi anggaran belanja dari Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 sebesar Rp168 miliar.
Hal ini jelas menunjukkan bahwa akan adanya pemangkasan dana TKD Kotim untuk 2026 mendatang. Bahkan, jika dibandingkan dengan 2025, dana TKD yang diterima Kotim pada 2026 akan dipangkas hingga Rp383 miliar.
Pemangkasan TKD ini akan berpengaruh pada kemampuan fiskal daerah. Dengan kondisi tersebut, Pemkab Kotim harus memutar otak agar dengan anggaran yang semakin terbatas program pembangunan dan lainnya tetap bisa berjalan dengan baik.
Namun, Kurniawan mengingatkan agar pemerintah daerah bersikap hati-hati dan bijak dalam menyikapi rencana pemangkasan anggaran itu, khususnya mempertimbangkan potensi dampak negatif pemangkasan anggaran terhadap stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
“Oleh karena itu, kebijakan yang tepat diperlukan, terutama dalam menjaga menjaga inflasi dan pergerakan ekonomi Kotim,” imbuhnya.
Baca juga: DPRD Kotim sebut perlunya pembentukan balai sertifikasi TKI
Ia juga menyoroti potensi dampak kebijakan pemangkasan pada berbagai lini. Namun, ia secara tegas berharap agar pemerintah daerah tidak mengganggu alokasi untuk gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kami harapkan jangan sampai mengganggu gaji dan tunjangan ASN, karena dengan adanya tunjangan tetap akan menjaga daya beli di masyarakat,” ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini ini juga mendesak Pemda Kotim untuk segera membentuk fundamental ekonomi yang jelas dan konkret. Selain itu, ia meminta Pemda untuk lebih kreatif dan inovatif dalam upaya menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DPRD Kotim, melalui Muhammad Kurniawan Anwar, menyatakan kesiapan mereka untuk bersinergi dan bekerja sama dengan Pemda dalam mencari solusi terbaik demi kemajuan Kotim.
“Pemda harus lebih kreatif dan inovatif untuk menggali PAD tanpa menyakiti masyarakat, terutama menengah bawah. Kami siap bersinergi untuk mencarikan solusi terbaik untuk kemajuan Kotim,” demikian Kurniawan.
Baca juga: Komisi I DPRD Kotim dorong evaluasi rutin terhadap kinerja pejabat
Baca juga: DPRD Kotim soroti pemangkasan TKD 2026
Baca juga: Seluruh OPD Pemkab Kotim diingatkan teliti dalam penyusunan anggaran
