Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menyatakan komitmen penuh untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi warga terkait perbaikan infrastruktur dasar, terutama jalan yang kondisinya kian memprihatinkan.
“Walaupun hanya sekadar melihat atau disampaikan secara lisan, usulan masyarakat tetap kami catat. Kalau ada surat masuk, meskipun tujuan utamanya untuk Bupati tapi ada tembusan ke DPRD, kami tetap tanggapi,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kotim Mariani di Sampit, Senin.
Mariani menjelaskan, bahwa pihak dewan bertindak sebagai jembatan yang akan memastikan setiap keluhan masyarakat sampai ke mitra kerja terkait.
Setiap usulan yang masuk, baik melalui proposal, surat, maupun penyampaian langsung di lapangan akan tetap dibahas bersama mitra kerja terkait.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini membeberkan bahwa hingga saat ini, setidaknya sudah ada 20 poin usulan mendesak yang terkumpul di mejanya. Sebagian besar usulan tersebut menyoroti kondisi jalan rusak parah yang membutuhkan perbaikan segera.
Ia mencontohkan usulan terkait kondisi Jalan S Parman dan rencana strategis untuk mengalihkan jalur angkutan barang berat melalui pelabuhan di Samuda.
Langkah ini dinilai sejalan dengan visi Bupati untuk membebaskan jalan umum dari beban angkutan barang, sehingga jalur utama dapat fokus untuk angkutan orang.
“Ini sudah saya masukkan dalam catatan. Karena kalau jalan umum terus dibebani angkutan barang, kerusakan akan semakin parah, sementara dana perbaikan setiap tahun sangat terbatas,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Kotim ingatkan pemkab bijak sikapi pemangkasan anggaran 2026
Mariani juga menekankan pentingnya pencegahan dini dan keselamatan warga harus diutamakan. Ia mengkritik pendekatan reaktif pemerintah daerah yang cenderung baru bertindak setelah terjadi kecelakaan atau korban berjatuhan akibat jalan rusak.
“Jangan sampai kita menunggu jatuh korban dulu baru diperbaiki. Itu namanya rugi dua kali, jalan rusak, nyawa orang pun melayang. Jadi dalam rapat nanti saya akan tekankan agar jalan-jalan yang sangat membahayakan harus jadi prioritas penanganan,” tegasnya.
Mariani juga menilai perhatian terhadap sektor infrastruktur sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Presiden, kata dia, berulang kali menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Namun demikian, ia mengakui terbatasnya anggaran masih menjadi kendala utama di daerah. Meski komunikasi dengan dinas teknis berjalan baik, masalah keuangan daerah masih perlu solusi konkret agar penanganan infrastruktur tidak tertunda.
“Kalau bicara dengan kepala dinas, komunikasi selalu baik dan selalu direspons. Tapi masalahnya, sampai sekarang dana yang masuk untuk infrastruktur masih sangat terbatas. Itu yang akan kami perjuangkan nanti dalam pembahasan anggaran 2026 pada 20 Oktober mendatang,” jelasnya.
Mariani memastikan DPRD akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar setiap kebutuhan dasar, terutama infrastruktur jalan, dapat segera ditangani. Ia menegaskan, fasilitas publik yang memadai merupakan hak warga dan tidak boleh diabaikan hanya karena alasan keterbatasan anggaran.
“Infrastruktur yang baik adalah kebutuhan vital masyarakat. Jadi penanganannya tidak boleh ditunda. Kami di DPRD akan terus memperjuangkan agar usulan warga benar-benar menjadi prioritas dalam pembangunan daerah,” demikian Mariani.
Baca juga: DPRD Kotim sebut perlunya pembentukan balai sertifikasi TKI
Baca juga: Komisi I DPRD Kotim dorong evaluasi rutin terhadap kinerja pejabat
Baca juga: DPRD Kotim soroti pemangkasan TKD 2026
