Sampit (ANTARA) - Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Juliansyah menyebut pemindahan Komando Resort Militer (Korem) 102/Panju Panjung menegaskan posisi Kotim sebagai wilayah strategis.
“Pemindahan Korem 102/Pjg ke Kotim ini tidak hanya memperkuat keamanan, tetapi juga menegaskan posisi Kotim sebagai wilayah strategis di Kalimantan Tengah,” kata Juliansyah di Sampit, Rabu.
Korem 102/Pjg secara resmi redislokasi atau dipindahkan dari Kota Palangka Raya ke Kota Sampit pada Senin (15/9) lalu. Hal ini dikarenakan status Korem di Palangka Raya ditingkatkan menjadi Komando Daerah Militer (Kodam) XII/Tambun Bungai.
Mewakili legislatif Kotim, Juliansyah menyambut baik dan mengapresiasi pemindahan Korem 102/Pjg ke Kota Sampit atau Kotim, yang menurutnya hal ini secara tidak langsung juga menunjukkan keunggulan Kotim dibanding kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah.
“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat karena telah memilih Kotim sebagai lokasi peningkatan status dari Kodim ke Korem. Ini merupakan sinyal positif yang akan sangat membantu kemajuan dan stabilitas keamanan wilayah kita,” tutur Juliansyah.
Baca juga: DPRD Kotim beri catatan perlunya pembenahan pengelolaan depo sampah
Ia melanjutkan, dengan kehadiran Korem 102/Pjg diharapkan semakin menjamin terciptanya situasi aman dan kondusif di wilayah setempat. Hal ini penting agar pembangunan dan semua sendi kehidupan di Kotim bisa berjalan dengan lebih baik.
Terlebih dengan adanya rencana pemekaran wilayah Kotawaringin, yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat. Peningkatan keamanan juga menjadi suatu keharusan agar daerah setempat memiliki kapasitas memadai untuk berdiri sendiri dan menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan secara efektif.
Terlepas dari itu, Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemekaran tersebut. Karena ia yakin, pemerintah pusat akan mengkaji rencana tersebut secara menyeluruh dan bertahap.
“Kami selalu mendukung keputusan pemerintah terkait rencana pemekaran daerah Kotawaringin. Soal penentuan ibu kota nantinya akan dipelajari oleh pemerintah pusat. Kita lihat nanti antara tahun 2027–2028, karena terakhir kami mendengar pembahasan itu masih akan dikaji ulang,” demikian Juliansyah.
Baca juga: Banjir rob rendam sekolah di Kotim, buaya ancam keselamatan murid
Baca juga: Gaya hidup membuat remaja semakin rentan diabetes
Baca juga: Reses DPRD Kotim dikagetkan pengunduran diri Lurah Tanah Mas
