Pemkab Barito Utara komitmen upaya pengendalian inflasi di daerah

Senin, 27 Oktober 2025 19:25 WIB

Bupati Barito Utara Shalahuddin didampingi Staf Ahli Bupati bidang Politik dan Hukum Ardian dan Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Arson mengikuti rakor inflasi secara virtual dengan Mendagri dari Muara Teweh, Senin (27/10/2025). ANTARA/Dokumen Pribadi

Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, berkomitmen untuk terus mendukung pengendalian inflasi di daerah setempat.

"Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, termasuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), agar harga-harga bahan pokok tetap stabil dan daya beli masyarakat terjaga," kata Bupati Barito Utara Shalahuddin di Muara Teweh, Senin.

Hal itu disampaikan Shalahuddin usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual di IPDN Jatinangor, Jawa Barat.

Dalam rakor itu Bupati Shalahuddin didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Hukum Ardian serta Pepalsana tugas (Plt) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Arson, bertempat di Aula Setda Lantai I Muara Teweh. Sementara Sekda Barito Utara Muhlis secara langsung hadir di rakor tersebut.

Menurut Shalahuddin, Pemkab Barito Utara mendukung penuh program-program pemerintah pusat, termasuk penguatan koperasi desa dan percepatan realisasi program dua juta rumah sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat.

"Melalui rapat koordinasi ini diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Barito Utara," kata Shalahuddin.

Rakor secara virtual ini dilaksanakan menindaklanjuti Telegram Kementerian Dalam Negeri Nomor: 500.2.3/7640/SJ tanggal 25 Oktober 2025 tentang Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan arahan Menteri Koperasi mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program dua juta rumah.

Baca juga: Bupati Barito Utara review pembangunan Jembatan Sikan dan Lemo

Baca juga: Bupati Barut koordinasi di Kemenkeu bahas Dana TDF dan sisa DAK Fisik

Rakor yang digelar secara nasional tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Indonesia, serta dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Direktur Pertimbangan Hukum JAM Datun Kejaksaan Agung, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan Bulog RI, Sahli Panglima TNI Bidang Ekonomi Kolonel Inf Nanang Pabut Ekku, dan Satgas Pangan Polri.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa rapat koordinasi pengendalian inflasi kini rutin dilaksanakan setiap Senin melalui platform zoom meeting dari kantor Kemendagri. Namun, kali ini rakor tersebut digabung dengan pertemuan bersama Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia di IPND Jati Nangor Jawa Barat.

"Bapak Presiden menyampaikan apresiasi karena angka inflasi nasional saat ini berada di angka 2,65 persen. Inflasi terutama disumbang oleh sektor perawatan pribadi, khususnya emas. Banyak masyarakat membeli emas karena harga emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tingkat internasional,” ujar Mendagri Tito.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok dan memperkuat kerja sama lintas sektor untuk menjaga daya beli masyarakat.

Baca juga: Shalahuddin hadiri akad nikah putra Gubernur Kalteng

Baca juga: Bupati dan Wakil Bupati Barut hadiri resepsi pernikahan putra Gubernur Kalteng