DPRD Palangka Raya soroti akses pangan terjangkau belum merata

id dprd palangka raya, komisi II drpd, noorkhalis ridha, pangan terjangkau, pasar murah palangkaraya

DPRD Palangka Raya soroti akses pangan terjangkau belum merata

Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Noorkhalis Ridha. (ANTARA/Rajib Rizali)

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah Noorkhalis Ridha menilai kebutuhan masyarakat terhadap pangan terjangkau belum diimbangi pemerataan akses di seluruh wilayah kota.

“Warga wilayah pinggiran biasanya menghadapi biaya distribusi lebih tinggi, sehingga harga di tingkat konsumen ikut meningkat. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” katanya di Palangka Raya, Sabtu.

Menurut Ridha, pemenuhan pangan murah merupakan kebutuhan mendasar yang harus dirasakan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Untuk itu ia mengingatkan, pemerataan akses pangan tidak boleh hanya bertumpu pada pusat kota, karena struktur wilayah Palangka Raya yang luas menuntut pendekatan pelayanan yang lebih adaptif.

"Pemerintah kota, perlu mengidentifikasi titik-titik yang paling sering mengalami kerentanan harga. Sebab masih banyak warga pinggiran yang kesulitan mendapatkan harga komoditas stabil," ucapnya.

Baca juga: Legislator: Keluarga fondasi utama bentuk generasi sehat dan berkarakter

Ridha menekankan pentingnya strategi jangka panjang dalam memastikan ketersediaan pangan murah, sebab program yang bersifat tidak menentu hanya akan dirasakan sesaat dan tidak berdampak signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, ia menilai kolaborasi lintas sektor harus diperkuat secara berkelanjutan, seperti keterlibatan Bulog, distributor, hingga pelaku pasar yang dinilai menjadi kunci dalam menjaga kelancaran suplai pangan murah di daerah.

“Jika kolaborasi ini berjalan konsisten, maka stabilitas harga bisa lebih terjaga, dan masyarakat tidak lagi merasa panik setiap kali ada lonjakan harga,” ujarnya.

Ridha juga meminta pemerintah meningkatkan frekuensi kegiatan yang menyediakan bahan pangan terjangkau di berbagai kecamatan, untuk menekan kesenjangan akses antara warga pusat kota dan pinggiran.

“Yang terpenting adalah keberlanjutan. Masyarakat perlu kepastian layanan pangan terjangkau tidak hanya sesekali hadir, tetapi menjadi program yang benar-benar menjawab kebutuhan mereka,” demikian Noorkhalis.

Baca juga: DPRD Palangka Raya ingatkan risiko penyakit dari sampah organik

Baca juga: DPRD soroti pemerataan manfaat ekonomi di tengah laju pertumbuhan kota

Baca juga: Tiga guru dan dua siswa di Palangka Raya terpilih dalam Program BTI


Pewarta :
Editor : Muhammad Arif Hidayat
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.