Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara,Kalimantan Tengah, sampaikan pendapat akhir kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 berkomitmen menentukan prioritas pembangunan dengan empat poin utama.
"Pemerintah daerah komitmen menentukan prioritas pembangunan tahun 2026, dengan empat poin utama yang menjadi landasan," kata Bupati Barito Utara Shalahuddin di Muara Teweh, Jumat.
Menurut dia, empat prioritas utama pemerintah dalam APBD 2026 meliputi mengutamakan pelayanan publik yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.Menjaga efisiensi dan efektivitas anggaran melalui perencanaan dan pengendalian belanja yang tepat.
Kemudian memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran.Mengoptimalkan sinergi antara perangkat daerah dan DPRD demi percepatan pembangunan.
“Seluruh kepala perangkat daerah saya instruksikan untuk segera menyusun rencana operasional yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tegas Bupati Barito Utara.
Bupati Shalahuddin juga menyoroti pentingnya penguatan sistem monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan APBD. Koordinasi dengan DPRD, Inspektorat, dan lembaga terkait akan diperkuat guna memastikan realisasi program berjalan tepat waktu dan sesuai target.
“Pengawasan yang ketat sangat penting untuk mencegah pemborosan, meminimalkan risiko penyimpangan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya.
Bupati juga menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama yang harmonis selama proses pembahasan APBD.
Ia juga memberikan apresiasi kepada TAPD, para kepala perangkat daerah, dan seluruh pihak yang bekerja keras hingga tahapan ini selesai dengan baik.
“Kerja sama legislatif dan eksekutif adalah modal penting untuk mewujudkan Barito Utara yang maju, tumbuh pesat, sejahtera, dan berkeadilan,” ujar dia.
Baca juga: APBD 2026 disepakati, Pemkab Barut siap lanjutkan tahapan pengadaan
Baca juga: Bupati Barut: Propemperda dapat meminimalisir tumpang tindih regulasi
Pada kesempatan itu Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan APBD 2026 sebagai instrumen percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Mari kita kawal bersama pelaksanaan anggaran, mengawasi realisasi program, serta berkontribusi aktif dalam evaluasi agar manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ajaknya.
Rapat Paripurna ditutup dengan harapan bahwa APBD 2026 dapat menjadi pondasi kuat bagi pembangunan Barito Utara yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera.
Bupati menyampaikan penghargaan atas berbagai saran, koreksi, dan masukan konstruktif dari anggota dewan yang terhormat.
"Hal ini memperkaya perumusan kebijakan anggaran dan membantu kita menetapkan prioritas program yang lebih tepat sasaran, rasional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," demikian Shalahuddin.
Baca juga: Bupati Barut sampaikan rancangan APBD 2026 dengan pendapatan Rp3,13 triliun
Baca juga: Pemkab dan Muhammadiyah Barito Utara bersinergi dukung Program Pendidikan 16 Tahun
Baca juga: Tingkatkan sarana kesehatan, Pemkab Barut rehab RSUD Muara Teweh
