Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Agie meminta pemerintah provinsi untuk memprioritaskan pemerataan distribusi bahan pokok ke seluruh wilayah, terutama daerah dengan keterbatasan akses transportasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
“Pemerintah provinsi perlu mengambil langkah proaktif untuk memastikan seluruh warga, termasuk yang tinggal di daerah pelosok, bisa mendapatkan bahan pokok dengan mudah dan harga yang terjangkau,” katanya, Selasa.
Agie menilai pemerataan distribusi menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas harga. Selama ini, sejumlah daerah pedalaman di Kalteng masih bergantung pada jalur transportasi darat yang tidak selalu dapat dilalui saat musim hujan.
Ia menjelaskan kendala distribusi berpotensi menimbulkan ketimpangan harga antara wilayah perkotaan dan pedalaman. Kondisi tersebut bisa diperparah jika permintaan meningkat menjelang akhir tahun.
“Jika distribusi tersendat, stok di lapangan menipis dan harga bisa naik. Ini yang harus diantisipasi sejak awal,” ucapnya.
Baca juga: DPRD Kalteng minta fasilitas wisata ditingkatkan jelang libur akhir tahun
Menurut Agie, pemerintah provinsi harus menempatkan distribusi sebagai prioritas utama dalam manajemen pangan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Ketersediaan stok tanpa akses distribusi yang baik tidak akan menyelesaikan persoalan di lapangan.
Ia menekankan pemantauan stok pangan yang dilakukan oleh pemerintah harus lebih intensif. Pemerintah perlu memastikan tidak ada titik yang mengalami kekosongan pasokan, terutama pada komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan gula.
“Pemantauan stok harus dilakukan secara rutin, supaya kebutuhan masyarakat menjelang perayaan tetap terpenuhi,” ujarnya.
Agie juga mendorong pemerintah provinsi memperluas pelaksanaan pasar murah dan pasar penyeimbang sebagai langkah konkret untuk menahan gejolak harga. Langkah ini terbukti mampu membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, pelaksanaan pasar murah harus menjangkau tidak hanya wilayah kota, tetapi juga kecamatan dan desa yang memiliki risiko kenaikan harga lebih tinggi akibat keterbatasan distribusi.
“Pasar murah dan pasar penyeimbang bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” demikian Agie.
Baca juga: Waket DPRD Kalteng minta TPID perkuat pengawasan harga jelang Nataru
Baca juga: DPRD dorong Pemprov Kalteng optimalisasi program 1.000 rumah guru
Baca juga: DPRD Kalteng minta pemprov tingkatkan kesiapsiagaan hadapi potensi bencana
