Waket DPRD Kalteng minta APH perkuat kolaborasi dalam mengatasi kejahatan perkebunan

Senin, 5 Januari 2026 14:15 WIB

Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi. ANTARA/Dokumentasi Pribadi.

Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi mengingatkan sekaligus meminta kepada aparat penegak hukum, agar memperkuat kolaborasi dalam mengatasi kejahatan di sektor perkebunan kelapa sawit.

"Kejahatan di sektor perkebunan kelapa sawit ini tidak dapat dilakukan secara sepihak, tetapi perlu adanya penguatan, pemahaman dan kolaborasi dari seluruh pihak terkait," katanya di Palangka Raya, Senin.

Dia mengungkapkan, penguatan sistem dan mekanisme penanganan menjadi dasar penting dalam mengatasi masalah kejahatan di kawasan perkebunan kelapa sawit. Sebab, tanpa dukungan yang kuat dari berbagai elemen, upaya yang dilakukan berisiko tidak memberikan hasil yang optimal dan tidak dapat mengatasi akar permasalahan.

Selain penguatan sistem, ia juga menegaskan pentingnya pemahaman bersama terkait dampak kejahatan perkebunan kelapa sawit. Baik bagi pemerintah daerah, pihak usaha, maupun masyarakat perlu menyadari kejahatan di sektor ini tidak hanya merugikan produksi dan ekonomi, tetapi juga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Kolaborasi dari seluruh pihak adalah kunci utama dalam menangani masalah ini," ucapnya.

Junaidi menilai, pihak berwenang seperti kepolisian, dinas terkait, pemerintah kabupaten/kota, pemilik perkebunan, serta masyarakat lokal perlu bekerja sama secara sinergis.

Ia menjelaskan setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang saling melengkapi. Pemerintah dapat menyusun kebijakan yang jelas, kepolisian menjalankan tugas penegakan hukum dan pencegahan, pihak usaha dapat berkontribusi pada pengamanan dan pembinaan lingkungan sekitar, sementara masyarakat perlu aktif dalam pemantauan dan pemberantasan kejahatan.

Junaidi berharap dengan terjalinnya kerja sama yang erat dan pemahaman yang menyeluruh, masalah kejahatan di wilayah perkebunan kelapa sawit di Kalteng dapat dikendalikan secara efektif.

"Hal ini diharapkan tidak hanya melindungi sektor perkebunan sebagai salah satu tulang punggung ekonomi daerah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalteng secara keseluruhan," demikian Junaidi.